TANJUNGPINANG – Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Riau (Kadishub Kepri), Junaidi, merespons tudingan pihaknya dianggap gagal mengatasi polemik driver online dan taksi konvensional di Kota Batam.
Menurut Junaidi, penilaian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kepri yang menganggap Dishub Kepri gagal, mestinya turut memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik driver online dan taksi konvensional di Batam.
“Itu penilaiannya saja, jika dianggap gagal harusnya memberikan solusi, jangan cuma menjustifikasi,” kata Junaidi kepada ulasan.co lewat sambungan seluler, Jumat 5 Juli 2024.
Ia menegaskan, selama ini Dishub Kepri, bersama Dishub Batam dan pihak Bandara Hang Nadim, serta pihak terkait tetap berusaha mencari solusi masalah tersebut.
“Selama ini sudah berusaha mencari solusi terbaik untuk menyudahi masalah ini,” katanya.
Lanjut, kata Junaidi, perlu diingat bahwa Batam itu daerah wisata yang harus dijaga, sehingga wisatawan yang datang merasa aman dan nyaman. Jika situasi kondusif, maka wisatawan akan ramai berkunjung sehingga menambah pendapatan asli daerah (PAD) Batam, serta Kepri.
“Makanya kami tetap mencarikan solusi agar masalah ini tidak merusak citra Batam,” ujarnya.
Ia berharap kepada para pihak, baik driver online maupun konvensional agar sama-sama menjaga situasi Batam tetap kondusif.
“Sama-sama cari makan juga, Batam harus dijaga dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, MTI Wilayah Kepri turut menyoroti polemik antara driver online dan taksi konvensional di Bandara Hang Nadim Batam beberapa waktu lalu.
Baca juga: MTI Kepri: Polemik Driver Online dan Konvensional di Batam Kegagalan Dishub
Sebelumnya diketahui sekitar 700 driver online yang tergabung dalam Komando mendatangi Bandara Hang Nadim setelah rekan mereka mengalami persekusi oleh driver taksi konvensional.
Melihat permasalahan ini, MTI mendesak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, untuk segera menangani konflik berkepanjangan antara driver taksi online dan taksi konvensional di Kota Batam tersebut.
Sebab, kekisruhan yang berlarut-larut ini, menurut MTI, juga diakibatkan oleh ketidakmampuan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri dalam menyelesaikan masalah secara tegas dan efektif.
“Jangan biarkan para driver taksi online dan konvensional terus berseteru. Ini jelas memperburuk citra Kota Batam dan Provinsi Kepri secara keseluruhan. Dampaknya bisa dirasakan oleh sektor pariwisata, baik lokal maupun internasional,” kata Ketua MTI Wilayah Kepri, Syaiful Jumat 5 Juli 2024.
Syaiful menyatakan, sejak terjadinya konflik antara taksi online dan konvensional, Dishub Provinsi Kepri belum mampu memberikan solusi konkret, meskipun mereka adalah pihak yang bertanggung jawab dalam urusan transportasi.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Kepala Dinas Perhubungan tidak mau atau tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Saya sungguh heran, berbeda dengan Kepala Dinas sebelumnya yang segera turun tangan menyelesaikan konflik,” ungkapnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
