IndexU-TV

Rudy Chua Sebut Kolom Kosong di Pilkada 2024 Bisa Munculkan Semangat Perlawanan

Rudy Chua
Anggota DPRD Kepri Rudy Chua (Foto: Ardiansyah Putra)

BATAM – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rudy Chua, mengutarakan pandangannya terkait isu kolom kosong yang santer dibicarakan jelang Pilkada 2024.

Dalam pandangan pribadinya, kolom kosong tidak sehat untuk demokrasi. Sebab, bisa memunculkan semangat perlawanan terhadap kolom kosong.

“Jika dilihat, tren kolom kosong tidak hanya terjadi di Kepri, tapi di seluruh Indonesia. Politisi memanfaatkan celah, katakanlah kolom kosong tadi,” ujar politisi partai Hanura ini, Jumat 9 Agustus 2024.

Ia menjelaskan, semangat perlawanan yang dimaksud adalah gerakan memilih kolom kosong yang digalang oleh masyarakat yang merasa timbul ketidakadilan dalam demokrasi. “Masyarakat akan menggalang masyarakat lain untuk memilih kolom kosong,” ujarnya.

Misalnya ketika Pilkada 2024, kolom kosong bisa menang, maka tidak ada pejabat definitif selama lima tahun ke depan. Hal ini dikarenakan sesuai aturan tidak ada Pilkada susulan.

“Yang dilakukan adalah menunggu Pilkada serentak berikutnya pada lima tahun mendatang,” jelasnya.

Karena tidak ada penjabat definitif, maka yang akan diangkat adalah Penjabat (Pj) kepala daerah yang tidak memiliki kekuasaan definitif layaknya kepala daerah yang terpilih di Pilkada.

“Hal ini bisa berdampak kepada pembangunan daerah,” sambungnya.

Namun, menurutnya, dengan catatan kecuali Menteri Dalam Negeri melakukan perubahan terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang kekuasaan definitif itu. “Atau mengusulkan Perpu dan sejenisnya,” katanya.

Rudy Chua tidak menampik, bergabungnya banyak partai sehingga membentuk koalisi besar merupakan hak calon dan masing-masing partai.

Baca juga: Pengamat: Tak Hanya Batam, Pilkada Kepri Berpotensi Lawan Kolom Kosong

Namun, siapapun perlu khawatir sebab potensi perlawanan terhadap kolom kosong bisa akan sangat mengganggu jalannya pemerintahan.

Saat ditanyakan mengenai apakah ada potensi kolom kosong di Kepri, ia menekankan belum bisa disimpulkan pasti terjadi. Hal ini karena belum semua partai memberikan dukungan final.

“Jika melihat tren secara keseluruhan di Indonesia, bisa saja terjadi kolom kosong, tapi belum tentu juga, bisa jadi juga ada perubahan,” pungkasnya. (*)

Ikuti Berita Ulasan.co di Google News

Exit mobile version