Jakarta – Win Hlaing, pria 66 tahun, masih bertanya-tanya dalam hatinya, apakah putranya Wai Soe Hlaing masih hidup. Sebab, hampir setahun dirinya tak mendapat kabar tentang anaknya setelah dibawa oleh tentara junta Myanmar.
Suatu malam pada April 2021 lalu, seorang tetangga menghubunginya untuk memberi kabar bahwa anaknya yang membuka toko ponsel di Yangon, telah ditahan.
Anaknya ditangkap karena dianggap terlibat dalam aksi-aksi protes yang menentang kudeta militer pada 1 Februari. Mereka pun menelusurinya hingga ke kantor polisi setempat.
Win Hlaing dan Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik (AAPP), organisasi nirlaba yang telah mendokumentasikan penangkapan dan pembunuhan dalam peristiwa kudeta itu.
Kemudian jejaknya semakin kabur. Dia telah menghilang.
Baca juga: Militer Myanmar Lancarkan Serangan Udara ke Penentang Junta
Reuters menelepon kantor polisi itu namun tak bisa memastikan keberadaan Wai Soe Hlaing, atau kerabat yang hilang dari dua orang lain yang diwawancarai untuk penulisan artikel ini.
Seorang juru bicara junta tidak menanggapi permintaan via email dan tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentarnya.
Wai Soe Hlaing adalah satu di antara banyak orang yang menurut para aktivis dan kerabat telah menghilang sejak Myanmar jatuh ke dalam kekacauan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
AAPP memperkirakan lebih dari 8.000 orang ditahan di penjara-penjara dan pusat-pusat interogasi, termasuk Suu Kyi dan sebagian besar anggota kabinetnya, sementara sekitar 1.500 orang telah terbunuh. Reuters tidak dapat memverifikasi data AAPP secara independen.
Baca juga: Kekerasan Pascakudeta Berlanjut, Myanmar Tangkap Dua Jurnalis
Mereka mengatakan ratusan orang telah tewas dalam tahanan. Junta mengatakan angka itu dilebih-lebihkan dan AAPP menyebarkan informasi palsu. Junta belum pernah mengungkap jumlah orang yang ditahan.
Mencari Keberadaan Orang-Orang Tercinta
Militer tidak memberi tahu keluarga ketika seseorang ditangkap dan petugas penjara sering tidak melakukannya ketika orang-orang yang ditangkap tiba di penjara.
Kondisi itu membuat keluarga terpaksa mencari sendiri keberadaan mereka dengan menelepon dan mendatangi kantor-kantor polisi dan penjara, atau mengandalkan informasi dari liputan media atau kelompok pembela hak asasi manusia.
Kadang-kadang mereka mengirim paket makanan dan menganggapnya sebagai tanda keberadaan kerabat mereka jika paket itu diterima, menurut laporan Human Rights Watch.
Dalam banyak kasus, seorang pendiri AAPP Bo Kyi mengatakan, organisasinya berhasil memastikan bahwa seseorang telah ditahan tapi tidak tahu di mana.
Tae-Ung Baik, ketua kelompok kerja penghilangan paksa di PBB, mengatakan kepada Reuters kelompoknya telah menerima laporan dari keluarga-keluarga di Myanmar tentang penghilangan paksa sejak Februari lalu dan “sangat khawatir” dengan situasinya.
