JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan dari ancaman tiga potensi krisis yang akan terjadi di tahun 2023.
Ketiga potensi krisis yang dimaksud Sri Mulyani, yakni krisis pangan, energi dan krisis pangan. Krisis itu dapat terjadi di suatu negara, yang tidak memiliki fondasi yang kuat.
“Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut,” kata Sri Mulyani seusai penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA-2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12) dikutip dari cnnindonesia.
Menurutnya, kewaspadaan dapat dilakukan melalui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan risiko global.
Sri Mulyani juga menyebutkan, untuk APBN sendiri sudah bekerja luar biasa keras mulai 2020 sampai 2022 untuk menangani Covid-19.
Baca juga: Waspada Emas Palsu Beredar Jelang Resesi Global 2023
Meski demikian, lanjut dia, pelaksanaan APBN telah terbukti mampu melindungi masyarakat dan perekonomian. Sehingga saat ini, adalah momentum untuk kembali menyehatkan APBN.
Sri Mulyani juga menjelaskan, risiko dari perekonomian serta APBN telah bergeser dari pandemi ke risiko global terutama dengan kenaikan barang-barang yang berhubungan dengan pangan dan energi.
Dengan melonjaknya harga komoditas tersebut, menurutnya dapat menyebabkan inflasi global melonjak tinggi, dan kemudian menimbulkan respon kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter serta kenaikan suku bunga.
Ekonomi global dengan inflasi tinggi dan pengetatan moneter pun, diperkirakan akan menimbulkan stagflasi bahkan tensi geopolitik sekaligus akan meningkatkan risiko dari non ekonomi.
Oleh sebab itu, agar APBN kembali sehat namun tetap mampu menjadi instrumen menjaga kewaspadaan risiko global maka harus dilaksanakan dengan baik.
Baca juga: Prabowo Ajak Pemimpin Dunia Atasi Krisis Pangan
