Karimun Ulasan.co – Relawan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Iskandarsyah-Anwar Abubakar mencium aroma politik di balik rencana penyerahan surat keputusan tentang perpanjangan kontrak honorer atau pegawai kontrak.
Ketua Tim Relawan BERSINAR (Bersama Iskandar-Anwar) Taufik, di Karimun, Sabtu, merasa curiga terhadap agenda penyerahan surat keputusan perpanjangan kontrak pegawai kontrak tahun 2021, yang rencanakan dilaksanakan saat apel Senin (7/12), yang dipimpin Bupati Karimun Aunur Rafiq.
Sementara Aunur Rafiq-Anwar Hasyim merupakan calon petahana pada Pilkada Karimun 2020.
“Ini tidak lazim dilaksanakan, apalagi mendekati hari pemungutan suara. Saat masa tenang pilkada pula lagi,” katanya.
Menurut mantan anggota DPRD Karimun itu, biasanya, pemberian SK Perpanjangan Kontrak Pegawai Kontrak setiap tahun diberikan pada awal Januari.
Ia khawatir penyerahan surat keputusan tersebut untuk mempengaruhi pemilih.
“Kami khawatir ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” katanya.
Taufik menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan seluruh pegawai kontrak mendapatkan perpanjangan masa kontrak di pemerintahan. Perpanjangan masa kontrak merupakan hak pegawai kontrak setelah dilakukan analisis terhadap kinerja mereka sehingga tidak perlu merasa berhutang budi. Apalagi pegawai kontrak di pemerintahan memiliki sumber daya manusia yang handal.
“Tentu itu merupakan hak dari pegawai honorer, jangan sampai mereka merasa berhutang budi,” ucapnya.
Apel Senin pagi (7/12) bersama Aunur Rafiq-Anwar Hasyim yang diselingi dengan agenda penyerahan surat keputusan perpanjangan masa kontrak diketahui berdasarkan surat perintah dari Sekda Karimun Muhd.Firmansyah tertanggal 1 Desember 2020.
Peserta upacara tersebut yakni seluruh pejabat pimpinan tinggi dan administrator yang berada di Pulau Karimun, camat, seluruh pejabat pengelola kepegawaian, serta masing-masing organisasi perangkat daerah mengirimkan empat staf pelaksana PNS dan empat orang pegawai kontrak, lurah dan UPT Puskesmas.
“Kami berharap petahana menunjukkan sikap sportif dalam menghadapi pilkada. Tidak perlu panik dan menggunakan berbagai cara yang tidak baik untuk mempengaruhi pegawai dan honorer. Mereka merdeka dalam menentukan pilihan. Biarkan mereka netral dalam pilkada, jangan sampai mereka dipengaruhi maupun diintimidasi,” tegasnya.
(Tim)
