BINTAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bintan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
MoU ini bertujuan untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pencegahan Pemilu 2024 ditandai dengan penandatanganan bersama antara Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Sabrima Putra dengan Bupati Bintan, Roby Kurniawan di Relif Antam Kijang, Bintan, Sabtu (28/10).
“Ke depan kita bisa membuat kerja sama para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait apa yang dibutuhkan saat pengawasan Pemilu 2024,” kata Putra.
Putra menuturkan, dalam memudahkan kerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan bersama Pemkab Bintan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kemudian pada penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) atau Alat Peraga Sosialisasi (APS). “Nanti, kita akan bekerja sama untuk penertiban APK dan APS,” sebut dia.
Selain itu, Pemkab bersama Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bintan sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
NPHD yang ditujukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga: Bawaslu Bintan Dapat Alokasi Anggaran Pengawasan Pilkada 2024 Rp7,2 Miliar
Di dalam NPHD tertuang dana hibah untuk KPU Kabupaten Bintan sebesar Rp15 miliar, dan Bawaslu Kabupaten Bintan sebesar Rp7,24 miliar.
“Aliran dana hibah tersebut akan terbagi dalam dua tahapan. Satu tahap didistribusikan pada APBD perubahan 2023 sebanyak 60 persen dari total anggaran tersebut, dan 40 persen lagi dibayar di APBD tahun 2024 nanti,” ujar Bupati Bintan. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
