TANJUNGPINANG – Warga Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menolak adanya pengukuran lahan miliknya pada Sabtu 6 Juli 2024.
Pasalnya, pengukuran lahan itu diminta oleh PT Terira Pratiwi Development (TPD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak menghadirkan pihak Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari untuk menyaksikan.
“Karena mereka (Lurah dan Camat) adalah pimpinan kami,” kata Ketua Rukun Warga (RW) 02, Kelurahan Dompak, Syamsul, Sabtu 6 Juli 2024.
Syamsul menuturkan, pengukuran lahan milik warganya bersama pihak perusahaan swasta dan BPN dijadwalkan pada Rabu 10 Juli 2024.
Saat pengukuran lahan nanti, akan dihadirkan hingga disaksikan pihak Kelurahan Dompak dan Kecamatan Bukit Bestari.
“Ini kesepakatan kami hari Rabu menghadirkan Pak Lurah dan Camat nanti. Kalau sekarang terkesan terburu-buru, dan memaksa,” ucap dia yang mewakili warganya.
Ia tidak mengetahui pasti berapa luas lahan, hingga berapa banyak warganya yang akan dilakukan pengukuran nanti.
“Di sini ada empat RT. Hampir sebagian besar dari empat RT kena ukur ulang,” terang dia.
Pengukuran lahan milik warganya, lanjut dia, bermula dari PT TPD yang disebut menguasai lahan di wilayah RW02, Kelurahan Dompak berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB).
Namun, perusahaan swasta tersebut tidak pernah menunjukkan HGB ke masyarakat yang tinggal di lingkungan RW02, Kelurahan Dompak. Baik itu luas lahan berada di surat HGB 872 dan 874 yang dipegang perusahaan tersebut. Sehingga warga tidak mengetahui luas lahan yang tertera di surat HGB milik PT TPD.
“Sampai saat ini kita tidak tau luas lahan HGB PT TPD itu,” ucapnya.
Baca juga: 7 Rumah Rusak Diterjang Angin Puting Beliung di Dompak
Sementara, warga setempat sudah tinggal puluhan tahun di Kelurahan Dompak. Warga setempat sudah memiliki surat alashak dan sertifikat tanah di wilayah tersebut.
“Warga kita ini sudah tinggal di sini (Dompak) puluhan tahun. Sudah dari keturunan keluarga kita di sini,” sebut dia. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
