BATAM – Sebanyak 34.592 Kepala Keluarga (KK) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapatkan bantuan beras medium cadangan pangan pemerintah (CPP).
Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kota Batam, Meirizal Sudyadi mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat akan mendaptkan beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan hingga Juni 2024 mendatang.
“Per KK mendapatkan alokasi 10 kg beras selama enam bulan ke depan, untuk pendistribusiannya lewat PT Pos Indonesia. Jadi alokasi perbulannya yakni sebanyak 345.920 kg,” ujarnya Kamis 1 Februari 2024.
Meirizal menyebutkan, pihaknya bersama pemerintah setempat melalui Bapelitbang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam telah melakukan verifikasi data terlebih dahulu sebelum melakukan penyaluran beras CPP tersebut.
“Sebelum didistribusikan, beras ini sudah melalui uji kualitas agar saat disalurkan tidak ada masalah, terutama soal kualitas beras. 2.075 ton beras sudah kita siapkan untuk penyaluran bantuan selama enam bulan ke depan,” sebutnya.
Ia menambahkan, beras CPP tersebut juga akan disalurkan ke Kabupaten Karimun sesuai dengan wilayah kerja Perum Bulog Kota Batam. “Di Karimun ada kurang lebih 1.700 KK yang menerima bantuan ini, nanti juga akan kita salurkan,” kata Meirizal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid mengungkapkan, bantuan beras CPP tersebut merupakan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) bertugas menyalurkan dan mengawasi bantuan ini agar tepat sasaran.
Baca juga: Gubernur Kepri Serahkan Bantuan Beras ke Ribuan Warga Tanjung Uma
Ia mengatakan, sumber data keluarga penerima manfaat (KPM) program CPP berasal dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Kami pastikan penerima ini tidak ganda, karena sudah dilakukan pengecekan melalui NIK penerima,” ucapnya.
Jefridin berharap, bantuan sosial dan pangan dari pemerintah ini dapat meringankan beban pengeluaran penerima bantuan pangan. “Ini juga sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mengendalikan inflasi,” ujarnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News