Wamena – Wakil Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua Marthin Yogobi melakukan inspeksi terhadap kepala-kepala kampung , apakah sudah atau belum melakukan vaksinasi COVID-19 dalam kunjungan kerja di Distrik Welesi, Kamis (26/08).
“Orang hubung-hubungkan vaksinasi ini dengan religi yang biasa dikenal dengan istila 66. Dahulu waktu kita urus KTP elektronik juga orang hubung-hubungkan dengan itu, tetapi saya mau menjelaskan bahwa semua tidak benar,” katanya.
Usai menanyakan satu persatu kepala-kepala kampung di Distrik Wesaput, Marthin menegaskan kepada mereka bahwa vaksinasi tidak dimaksudkan untuk menyusahkan masyarakat.
“Pemerintah tidak mungkin menyusahkan rakyat, karena pemerintah ada karena rakyat, jadi sangat tidak mungkin. Jadi jangan percaya isu orang-orang itu,” katanya.
Marthin mengharapkan kepala distrik dan kampung ikut menyosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat sehingga mereka menerima. Apalagi menurut dia, saat ini vaksinasi sudah menjadi hak warga serta dibutuhkan saat warga hendak melakukan perjalanan ke Luar Jayawijaya maupun masuk Ke Jayawijaya.
“Vaksin ini aman dan membuat imun kita semakin kuat, jadi jangan tolak karena sadar tidak sadar, orang mau pergi ke luar Jayawijaya, kartu vaksin macam jadi persyaratan. Apalagi dari luar Papua ke Jayawijaya, itu lebih sulit. Bahkan warga antri bisa sehari untuk bisa PCR,” katanya.
Mantan Kadinsos Jayawijaya ini menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan vaksinasi akan dibayar atau tidak lagi gratis seperti sekarang, karena masih ditanggung pemerintah.
“Jadi minta tolong kalau ada yang belum segera datang untuk divaksin. Tetapi harus konsultasi dengan dokter, jangan sampai ada yang punya penyakit bawaan,” katanya.
Ia memastikan wabah COVID-19 bukan saja membuat pemerintah kabupaten dilematis, sebab situasi itu dirasakan juga oleh masyarakat distrik hingga kampung-kampung.
Pewarta : Antara
Redaktur: M Rakhmat
