JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan di ruang kerja Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Selasa 30 April 2024 siang.
Penggeledahan di gedung Sekretariat Jenderal DPR itu, diduga terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan Anggota DPR RI.
“Benar, ada giat tersebut dalam rangka pengumpulan bukti,” kata Kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa 30 April 2024.
Sebelumnya, KPK mendalami keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar, perihal perencanaan hingga proses lelang pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR dalam pemeriksaan saksi, Kamis 14 Maret 2024 lalu.
Materi yang sama juga didalami tim penyidik KPK, terhadap saksi Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati.
KPK telah menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan barang untuk rumah jabatan DPR ke tingkat penyidikan.
Selain itu, sebelumnya KPK menyatakan lebih dari dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus tersebut.
Namun, KPK belum mengungkap identitas para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ali mengatakan korupsi itu terjadi pada proyek pengadaan di rumah jabatan DPR pada 2020.
Tersangka diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di proyek tersebut.
Berdasarkan penelusuran pada laman LPSE DPR di tahun 2020 untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, setidaknya terdapat empat pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR.
Yakni Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp10 miliar, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok A dan B dengan HPS Rp39,7 miliar.
Kemudian, untuk pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR Kalibata Blok C dan D dengan HPS Rp37,7 miliar, dan Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok E dan F dengan HPS Rp34 miliar. Seluruh tender berstatus selesai.
Dalam kasus ini, KPK sudah mencegah tujuh orang tersangka bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga Juli 2024.
Mereka ialah Sekjen DPR Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati; Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar.
Kemudian Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman (swasta).
