BATAM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memperkuat pengawasan Pemilu 2024 di kantor Bawaslu Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis 14 Desember 2023.
Dalam FGD kali ini mengangkat tema Strategi Peran Kehumasan Dalam Menghadapi Isu Netralitas ASN, Money Politic, Hoaks dan Sara pada Tahapan Pengawasan Pemilu 2024.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Bawaslu dari tujuh kabupaten/kota Provinsi Kepri dan sejumlah perwakilan kepala sekolah di Kota Batam, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Plt Redaksi Ulasan TV, Suhardi, dan Pemimpin Redaksi Batam Pos, Muhammad Iqbal.
Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril mengatakan, pengawasan pemilu sangat penting dan merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Salah satunya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga diatur undang-undang, baik di Bawaslu maupun di KPU.
“Kalau netralitas ASN ini memang di Kepri masih dalam kategori rendah dari indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dirilis oleh Bawaslu RI berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, namun hal ini harus tetap kita awasi,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Aril ini melanjutkan, politik uang (money politic) juga menjadi hal penting karena setiap pesta demokrasi digulirkan, fenomena ini marak terjadi.
“Saya minta kepada masyarakat jangan sampai mau disogok, karena ini kan menentukan nasib kita kedepannya ,” tegasnya.
Sementara itu, perihal berita bohong atau hoaks dan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sangat dipengaruhi oleh perkembangan informasi di media sosial.
Kendati demikian, Zulhadril menilai masyarakat sudah mulai memahami dan dapat memilih dan memilah informasi yang diterima. Sehingga dapat mencegah penyebaran berita hoaks.
“Untuk mencegah hoaks, kita harus saring sebelum sharing. Kita harus melihat dulu sumber informasi yang kita trima, apakah kredibel atau tidak,” jelasnya.
Baca juga: Bawaslu Kepri Belum Temukan Pelanggaran Serius Selama Kampanye Berlangsung
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
