BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan tahun 2023.
Penghargaan tertinggi untuk laporan keuangan lembaga negara kali ini, merupakan yang kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak tahun2017.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menerima langsung penghargaan opini WTP yang diserahkan Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin 22 Juli 2024.
Ahmadi mengatakan, pemberian Opini WTP ini sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Dia menjelaskan, ada empat kriteria penting yang dinilai oleh BPK termasuk kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pemeriksaan Intern (SPI).
“Prestasi ini mencerminkan komitmen BP Batam dalam mengelola keuangan negara secara transparan. Prestasi ini juga mendorong BP Batam untuk dapat terus menciptakan keselarasan dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif,” ujar Ahmadi Noor Supit
Menurutnya, pemberian opini tersebut merupakan tolak ukur terhadap tranparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan lembaga negara.
Sehingga, tiap lembaga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dalam membangun bangsa dan negara.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama BP Batam selama proses berlangsung. Selamat untuk BP Batam,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, opini WTP ini adalah suatu kebanggaan bagi BP Batam.
Rudi menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi dari BPK RI guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara serta proses perizinan.
“Kami berkomitmen untuk terus memberikan upaya terbaik dalam mengelola keuangan negara, dan memberikan kemudahan perizinan,” kata Muhammad Rudi.
Rudi juga menekankan, BP Batam akan terus mendukung pembangunan inklusif dan meningkatkan investasi demi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami juga memohon petunjuk dari BPK dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi agar tidak ada permasalahan anggaran ke depannya,” ungkapnya.
