BATAM – Dalam sebulan dua unit sepeda motor hilang di parkiran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Kepulauan Riau.
Sepeda motor matik Yahama Mio, milik Andi hilang, Selasa, 6 Desember 2022. Sementara, motor Honda Beat warna hitam milik Novia digondol maling, Jumat, 30 Desember 2022 saat salat Jumat.
Akibat kejadian tersebut, Komisi I DPRD Kota Batam, memanggil seluruh staf Pengamanan Dalam (Pamdal) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di kawasan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai meminta dilakukan evaluasi terkait pengamanan di DPRD Batam. Menurutnya, hal ini penting guna menjaga kondusifita di lingkungan DPRD Batam.
“Ini siapa saja bisa masuk, orang buat paspor di depan parkirnya di sini juga. Mulai sekarang ini harus dievaluasi,” kata Lik Khai, Selasa (3/1).
Kejadian ini kata politisi Nasdem itu sangat memalakukan karena terjadi di wilayah kantor DPRD Kota Batam.
“Kalau dijaga dengan benar-benar, saya yakin hal ini tidak akan terjadi. Ini sudah sangat memalukan saya pikir,” kata dia.
Ia juga menilai, jumlah personel yang hanya 12 orang dan dibagi menjadi 3 sif sangat kurang untuk mengawasi luasnya kantor DPRD Batam.
“Sudah personel sedikit, ini patroli hanya sejam sekali, mana bisa kalau seperti itu,” kata dia.
Ia meminta semua personel Satpol yang berjaga saat kejadian hilangnya motor tersebut diganti personel baru sebagai bentuk penyegaran.
“Saya minta juga personel ditambah. Senin nanti semua personel baru sudah harus datang. Kita duduk bersama, koordinasi dengan Pamdal,” kata dia.
Sekretaris Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, mengatakan, ini menjadi catatan buruk di akhir tahun. Namun, pihaknya akan mengevaluasi terkait masalah tersebut.
“Tadi disarankan portal buku tutup, dan tamu yang datang wajib lapor ke pos kita. Ini untuk mencegah hal-hal serupa kembali terjadi,” kata Imam.
Baca juga: DPRD Batam Bakal Surati PLN Pertanyakan Pemadaman Listrik
Berkaca dari pengalamannya, Imam juga memberi saran agar hal tersebut berjalan lancar, pihak Komisi I berkoodinasi dengan seluruh anggota terkait penerapan hal tersebut, agar tak jadi miskonunikasi ke depannya.
“Dulu pernah diterapkan buka tutup, cuma ada kendala dengan anggota lain. Ini harus benar-benar dikoordinasikan,” kata dia.
Sementara terkait jumlah penambahan perosonel, pihaknya menunggu permintaan dari pihak DPRD Batam.
“Kami menunggu surat permintaan. Jadi tergantung permintaan, berapa pun personel, Insyaallah kami siapkan,” tutupnya. (*)
