JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah lebaran Idul Fitri 2023, bakal mengumumkan hasil audit tata kelola dana pensiun BUMN yang bermasalah.
Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo yang menuturkan, pihaknya masih akan mengukur berapa kekurangan dari dana pensiun itu, serta menganalisa penyebab aset yang menurun.
“Mau kami umumkan setelah Lebaran, agak tertunda sedikit. Tadinya mau (diumumkan) akhir April,” ujar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/4).
Menteri BUMN, Erick Thohir sempat mengungkapkan, ada 65 persen dana pensiun di perusahaan-perusahaan pelat merah bermasalah, dan 35 persen lainnya dinyatakan sehat.
Erick Thohir tengah menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang saat ini menyelidiki tata kelola dana pensiun BUMN yang bermasalah.
“Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya,” kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga pada awal Februari lalu.
Kementerian BUMN akan memperketat pengelolaan dana pensiun BUMN. Selama ini, direksi BUMN tak ikut serta dalam mengambil keputusan investasi.
Ke depannya, direksi BUMN akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan investasi dana pensiun.
“Ini kita melibatkan direktur keuangan dan direktur HC, yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah ok, nggak ok terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok,” imbuh Arya.
Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.
“Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan, yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen,” ungkapnya dikutip dari cnnindonesia.
Baca juga: Kunjungan Wisman ke Kepri Menurun di Februari 2023
