TANJUNGPINANG – Efektivitas Pasar Relokasi Puan Ramah Batu 6, kembali disorot anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Ashadi Selayar.
Pihaknya menilai Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terkesan memaksakan tanpa mempertimbang dampak negatif setelah dibangunnya pasar dengan biaya Rp3,2 miliar menggunakan APBD murni tahun 2020 tersebut.
“Sebenarnya dari awal kami sangat mempertimbangkan, terutama biaya untuk membangun pasar sementara ini diluar kesepakan yang disetujui Dewan,” ujar Ashadi, Kamis (23/2).
Ashadi menyebutkan, pasar yang dibangun dengan sistem Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut, sebelumnya hanya disetujui Rp1 miliar, namun nyatanya lebih dari itu. Besarnya anggaran tersebut, menurutnya tidak wajar dengan efektivitas penjualan hingga pengunjung yang seiring waktu kian sepi.
“Kami sangat mempersoalkan besaran biaya BTT Rp3 miliaran itu, nyatanya, tidak seindah yang dibayangkan,” ucap anggota komisi III tersebut.
“BTT itukan peruntukannya untuk mendanai keadaan darurat, misalnya bencana alam, tapi oleh Pemko untuk bangun ini,” tambahnya.
Hingga saat ini pasar tersebut semakin sepi dari pengunjung. Bahkan pedagang yang berjualan pun terus meninggalkan lapak-lapak yang disiapkan Pemko. Dan memilih jualan di tempat lama dan lapak-lapak yang ramai aktivitas pengunjung.
baca juga: Pasar Puan Ramah Kini Makin Sepi, Pedagang Sampai Terbelit Utang
