BATAM – Sejumlah pegiat usaha pariwisata mengikuti kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata untuk Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang ditaja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Dispar Kepri) di Beverly Hotel, Kota Batam, Senin (28/03).
Daftar Usaha Pariwisata dianggap penting. Seluruh kegiatan serta penyelenggaraan usaha pelaku usaha
mikro / kecil yang perseorangan alangkah baiknya jika dipersiapkan sejak awal agar lebih mudah dalam
pendataan, pemberian fasilitas oleh pemerintah dan menjadi nilai profesionalitas dan kredibilitas dari
bidang usaha pariwisata tersebut.
Adapun narasumber pada kegiatan ini terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan PT. Sucofindo Cabang Batam.
Kepala Dispar Kepri Buralimar mengatakan, untuk saat ini pendaftaran usaha pariwisata mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Ada beberapa aturan yang masuk dalam Peraturan Pemerintah yang sekarang harus dipenuhi
persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sekarang ada
penilaian tingkat bahayanya.”
“Penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan ada tingkat Risiko rendah, tingkat risiko menengah dan tingkat Risiko tinggi,” kata Buralimar, Senin.
Salah satu narasumber yang hadir yakni Kepala Cabang (Kacab) Sucofindo (Persero) Batam, Tri Haryadi menerangkankan Perizinan Berusaha sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko
kegiatan usaha terdiri dari daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyedia akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan
dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Selain itu juga jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta dan Spa.
Untuk segala pendaftaran usaha, kini sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata No.10 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Sistem Online Single
Submission (OSS) diyakini menjadi solusi pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin usaha.
Dengan adanya OSS pengajuan izin usaha pariwisata untuk perorangan, mikro kecil, menengah, besar ataupun perusahan local dan asing ataupun badan usaha dan badan hukum diajukan melalui OSS.
Baca juga: Dispar Kepri Beri Pelatihan Kelola Kawasan Strategis Pariwisata
Salah satu peserta dari Nagoya Mansion, Rina mengaku sangat terbantu dengan kegiatan ini, karena dapat mengetahui persyaratan untuk izin usaha yang terbaru misalnya OSS.
“sebelum PP No. 5 Tahun 2021 ini berlaku, kami para pelaku usaha taunya mengajukan perizinan melalui sistem perizinan berusaha lewat OSS versi 1.1. Nah, sekarang jadi tau kalo udah ganti ke OSS. Memang untuk kami yang seperti ini harus diberi tahu,” kata Rina. (*)
