BATAM – Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam sebesar Rp1.992.728.199.000 untuk tahun anggaran 2025.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, bersama seluruh Anggota Bidang dan sejumlah pejabat eselon II BP Batam menghadiri langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta Rabu kemarin 11 September 2024.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, dengan fokus pada Finalisasi Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran (TA) 2025 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
“Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI,” kata Sarmuji dalam pembacaan kesimpulan.
Ia berharap, alokasi anggaran ini dapat dioptimalkan sejalan dengan visi misi pembangunan pemerintahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedepannya.
Setelah Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memaparkan laporan mereka, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan desain Pagu Belanja BP Batam Tahun 2025 dan rencana kerja yang akan dilakukan.
Muhammad Rudi mengapresiasi dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Batam sejak tahun 2019, saat dirinya memimpin BP Batam.
Adapun sumber pagu anggaran BP Batam terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 99,27%, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 0,44%, serta Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri (RMP-PLN) sebesar 0,29%.
Alokasi anggaran ini terbagi ke dalam dua program, yakni Program Dukungan Manajemen sebesar 45,49% dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar 54,51%.
Dalam Program Dukungan Manajemen, BP Batam memprioritaskan operasional organisasi seperti pengelolaan pegawai, kegiatan pemeliharaan, jasa, dan kehumasan. Sementara itu, Program Pengembangan Kawasan Strategis mencakup berbagai kegiatan yang menunjang perizinan bagi investor dan pembangunan infrastruktur kawasan.
Di dalam program tersebut, pengembangan berbagai layanan, seperti layanan kepelabuhanan, penyediaan air bersih, serta pengelolaan rumah sakit, juga menjadi fokus utama. Tidak kalah penting, pengembangan infrastruktur kawasan untuk menarik investasi serta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City juga akan terus didorong.
“Salah satu prioritas besar kami adalah menjadikan Batam-Rempang-Galang sebagai kawasan ekonomi yang modern dan kompetitif,” jelasnya.
Baca juga: Kepala BP Batam Ajak Warga Hadir Peresmian Revitalisasi Masjid Agung 15 September 2024
Rudi juga menegaskan bahwa tema pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tahun 2025 adalah ‘Percepatan Peningkatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur’. Tema ini, menurutnya, selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengusung akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
“Program BP Batam juga mendukung Prioritas Nasional Lima (PN 5) yang bertujuan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” jelas Rudi. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
