Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari menilai pendekatan represif aparat kepolisian dalam mengamankan pengukuran lahan bendungan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Saya menyayangkan terjadinya peristiwa di Desa Wadas, yang menimbulkan kritikan publik saat dilakukannya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional,” kata Taufik pada Rabu (09/02).
Baca juga: Komnas HAM Minta Polisi Bebaskan Warga Desa Wadas yang Ditahan
“Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri,” tambahnya.
Dia menyebutkan semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman dan tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi. Karena itu menurut dia, langkah dialog dan persuasif justru seharusnya yang dikedepankan aparat kepolisian.
“Setiap upaya paksa yang dilakukan Kepolisian seperti penangkapan, penyitaan, penahanan harus sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saya meminta kepolisian melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan,” ujarnya.
Taufik juga mendesak agar pihak Kepolisian memberikan akses bantuan hukum bagi warga karena merupakan Hak Asasi Manusia dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum merupakan pelanggaran hukum.
Baca juga: 63 Warga Desa Wadas Ditangkap Polisi, Mayoritas Anak Muda
Selain itu, dia meminta Komnas HAM turun ke tempat kejadian untuk mengumpulkan informasi dan meminta agar Mabes Polri membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wadas.
“Komnas HAM bersama Mabes Polri perlu menjelaskan kepada publik hasil temuan nya karena terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif,” tuturnya.
Dia juga meminta semua pihak untuk berupaya menciptakan kondisi menjadi kembali kondusif.
Baca juga: Gunung Merapi di Yogyakarta-Jawa Tengah Luncurkan Guguran Lava Sejauh 2 Km
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyesalkan terjadinya bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian karena seharusnya pemerintah mengutamakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan.
Dia menilai, pendekatan keamanan atau “securiry approach” hanya menyengsarakan petani dan tidak akan menyelesaikan masalah.
Menurut dia, rakyat berhak membela propertinya karena itu patut disayangkan bentrokan tersebut bisa terjadi.
“Malah pendekatan keamanan secara eksesif hanya akan membawa masalah-masalah baru yang sulit diselesaikan. Tugas kepolisian yang utama ialah melindungi rakyat dan memberi jaminan rasa aman kepada masyarakat,”pungkasnya.
