Filipina Minta Indonesia Cabut Larangan Ekspor Batu Bara

Filipina Minta Indonesia Cabut Larangan Ekspor Batu Bara
Sebuah truk membongkar muat batu bara di area pengumpulan Dermaga Batu bara Kertapati milik PT Bukit Asam Tbk di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/1/2022). Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaan pertambangan untuk mengutamakan kebutuhan batu bara dalam negeri dan melarang perusahaan untuk melakukan ekspor batu bara selama satu bulan sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.

Manila – Filipina meminta Indonesia mencabut larangan ekspor batu bara. Pasalnya, kebijakan itu merugikan ekonomi negaranya.

Pemerintah Indonesia, pengekspor batu bara termal terbesar dunia, menangguhkan ekspor bahan bakar tersebut pada 1 Januari setelah perusahaan listrik negara PLN melaporkan stok bahan bakar untuk pembangkit listrik dalam negeri sangat rendah.

Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi meminta Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu bara. Departemen Energi Filipina pada Senin (10/01), mengatakan kebijakan itu akan merugikan ekonomi negaranya yang sangat bergantung pada batu bara untuk menggerakkan pembangkit listrik.

Langkah Filipina itu menyusul permintaan serupa dari negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang dan Korea Selatan.

Permintaan tersebut disampaikan Cusi dalam surat yang dikirim melalui Departemen Luar Negeri Filipina kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif, kata departemen energi dalam pernyataan pers tanpa menyebutkan kapan surat itu dikirim.

Cusi telah meminta Deplu untuk menjadi penengah dan mengajukan banding atas nama Filipina melalui mekanisme kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Baca Juga: Batu Bara Indonesia Jadi Andalan Cina

Larangan Indonesia itu mendorong harga batu bara di China dan Australia lebih tinggi minggu lalu.

Sementara itu, sejumlah kapal yang dijadwalkan membawa batu bara Indonesia ke pembeli utama, seperti Jepang, China, Korea Selatan dan India, berada dalam ketidakpastian di Kalimantan.