Sementara itu, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Batam, Riama Manurung yang saat itu menerima para pengunjuk rasa, mengatakan, permasalah hampir setiap hari dibahas.
“Ini bukan permasalahan pemerintah kota, pemerintah provinsi, tapi ini masalah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), yang bisa menyelesaikannya adalah PBB melalui UNHCR,” kata Riama, Jumat (28/1).
Ia mengatakan, Wali Kota Batam telah menyurati Kementerian Politik Hukum dan Keamanan terkait kondisi sebenarnya yang terjadi di Batam saat ini.
“Kita menyurati pemerintah pusat agar segera melakukan hal-hal sesuai dengan aturan. Penempatan beliau-beliau juga bukan kewemangan pemerintah kota,” katanya.
Pihaknya bersama Kepolisian dan TNI saat ini hanya menjaga situasi ini tetap kondusif.
“Saya tahu sekarang kalian merasa tidak kondusif makanya datang. Oleh karena itu Wali Kota Batam, Pak Rudi menyurati kementerian,” tutupnya. (*)
