JAKARTA – Diduga 4.759.218 data pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diperdagangkan senilai US$ 10 ribu atau hampir Rp 159,4 juta (kurs Rp15.949) melalui forum hacker yaitu Breachforums.
Untuk memastikan kebenaran isu tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk melakukan investigasi dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.
Untuk saat ini, langkah awal yang dilakukan BKN yakni mengimbau para pengguna layanan agar segera mengganti kata sandi (password).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK) BKN, Vino Dita Tama, mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan BSSN dan Kominfo tengah melakukan proses identifikasi dan investigasi atas dugaan tersebut.
“Investigasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan data ASN dan mitigasi risiko yang perlu dilakukan,” kata Vino, dalam keterangan tertulis, Senin 12 Agustus 2024 dikutip dari detikfinance.
Vino memastikan, dugaan kebocoran data ASN ini tidak berdampak pada layanan manajemen ASN. Sehingga tidak mengganggu proses berjalannya sistem elektronik yang di akses oleh masyarakat.
Namun demikian, lanjut Vino, pihaknya mengimbau kepada seluruh pengguna layanan BKN agar segera memperbarui kata kunci atau password untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kami mengimbau kepada seluruh pengguna layanan BKN untuk segera memperbarui kata kunci atau password dan pembaharuan kata kunci wajib dilakukan secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Vino mengatakan, informasi lanjutan terkait perkembangan dugaan kebocoran data 4,7 juta ASN ini akan disampaikan kemudian.
Sebelumnya, dugaan kebocoran data ini sempat diunggah oleh salah satu platform keamanan siber, Falcon Feeds di media sosial X (dulunya Twitter).
Disebutkan, seorang pelaku mengaku telah menjual database yang berisi informasi pribadi 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kabar ini juga selaras dengan pernyataan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha. Katanya, temuan ini berawal dari sebuah postingan dari peretas dengan nama anonim TopiAx.
