Jakarta – Risiko keamanan siber yang mungkin timbul dalam perkembangan teknologi terbaru, seperti pada era 5G mendatang, harus diantisipasi sehingga kemajuan teknologi informasi berdampak pada meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup bangsa Indonesia.
“Industri dan segenap pemangku kepentingan harus memastikan standar keamanan dalam penerapan teknologi terbaru dan memberikan jaminan keamanan terhadap kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia,” kata Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian.
Jaminan keamanan dimaksud salah satunya dengan pemenuhan sertifikasi keamanan perangkat yang mengacu pada standar global dan aturan Standar Nasional Indonesia (SNI), katanya dalam lokakarya tentang keamanan 5G yang digelar Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan didukung BSSN, seperti dikutip dari pernyataan pers, Sabtu (14/08).
Baca juga: Telkomsel Gandeng Schneider Electric Percepat Adopsi 5G di Industri
Senada dengan kepala BSSN, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, mengatakan bahwa keamanan di ruang digital merupakan sebuah keharusan.
“Aspek pengamanan juga harus menyeluruh tidak hanya di sisi infrastruktur tetapi juga aplikasi dan platform serta individu,” katanya.
Dalam hal ini, lanjut Ismail, pemerintah sebagai orkestrator perlu untuk terus meningkatkan tingkat keamanan 5G dari perspektif pemangku kepentingan yang berbeda untuk menjawab tantangan masa depan.
Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa risiko keamanan 5G terkendali perlu ditingkatkan. Dan juga, perlu untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang tanggung jawab yang selaras, standar terpadu, dan peraturan yang jelas untuk jaminan keamanan 5G.
