Kedua, Jusri menyoroti isu skandal Wali Kota Tanjungpinang Rahma. Menurut Jusri tersebarnya foto Rahma bersama lelaki yang bukan suaminya. Ia pun menyayangkan sikap Rahma yang terkesan enggan mengklarifikasi foto tersebut secara langsung.
Jusri mengaku sempat berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri). Dari diskusi keduanya, dana refocusing oleh Pemko Tanjungpinang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dananya tak sesuai dengan tingkat keparahan (COVID-19) di Tanjungpinang. Terlalu besar,” ucapnya.
Lanjutnya, hasil refocusing anggaran Pemko Tanjungpinang juga menjadi bahan pertanyaan. Pasalnya, Pemko Tanjungpinang tidak pernah memberikan transparansi terhadap anggaran yang diperkirakan mencapai Rp42 miliar itu.
“Setahu saya hanya nasi bungkus dan sembako. Itu pun tidak banyak,” ujarnya lagi.
Ia meminta, agar Pemko Tanjungpinang segera melakukan transparansi anggaran refocusing tersebut.
Lanjut, kata Jusri, menilai capaian kinerja Wali Kota Tanjungpinang selama setahun tidak sampai 10 persen. Hal itu juga lantaran tidak tampaknya pembangunan infrastruktur.
Ia menganjurkan agar Wali Kota Rahma segera mengevaluasi diri dengan melakukan perbaikan kinerjanya serta mendengarkan saran dan masukan masyarakat.
“Rahma itu ibunya Tanjungpinang, harus bisa memberikan contoh dan mengurus anak-anaknya,” ucap Jusri.
Banyak Kesalahan Refocusing Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau menilai Wali Kota Tanjungpinang Rahma banyak kesalahan dalam refocusing anggaran selama menjabat.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Novaliandri Fathir mengatakan, dalam instruksi pemerintah pusat, terdapat tiga bidang peruntukan refocusing anggaran selama masa pandemi COVID-19. Ketiga bidang itu ialah jaringan pengaman sosial, penanganan COVID-19, serta pemulihan ekonomi.
Menurutnya, berbagai bidang itulah yang menjadi tujuan refocusing oleh pemerintah pusat. Di Tanjungpinang, refocusing anggaran itu pun telah dilakukan beberapa kali.
“Akan tetapi, hasil refocusing anggaran yang dilakukan oleh Wali Kota Rahma kerap kali tidak sesuai dengan instruksi pemerintah pusat,” ujar Fathir di di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (20/09).
Bahkan, sebagian anggaran dengan jumlah mencapai miliaran rupiah itu tidak jelas pertanggungjawabannya.
“Anggaran ini (refocusing) memang sebagian dilakukan. Tapi sebagian lagi tidak seusai peruntukannya,” tutur Fathir.
Misalnya saja, pada anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dalam pengesahannya, anggaran tersebut berjumlah Rp422 miliar. Lalu, anggaran itu naik pada refocusing pertama menjadi Rp428 miliar, serta refocusing kedua menjadi Rp457 miliar.
Ia pun menilai anggaran TPP yang cukup besar itu tidak sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.
Selain itu, ia menilai kebijakan Rahma kerap kali tidak berpihak kepada masyarakat. Pasalnya hingga saat ini bantuan untuk masyarakat dapat dikatakan tidak ada.
“Kami melihat jaringan pengaman sosial, dan bantuan langsung kepada masyarakat itu bisa dikatakan tidak ada,” tegasnya.
Ia pun meminta agar Wali Kota Tanjungpinang Rahma dapat lebih memanfaatkan anggaran sesuai porsinya. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 saat ini.
Ia meminta agar Rahma dapat lebih peka kepada masyarakat dengan meniadakan pendanaan yang tidak penting.
“Pekalah kepada masyarakat. Tiadakan proyek yang tidak penting. Mulai bangun pondasi yang kuat dengan kesehatan,” tegasnya lagi.
DPRD Kepri Kritisi Rahma
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Daerah Pilihan (Dapil) Tanjungpinang mengkritisi kinerja Wali Kota Tanjungpinang Rahma setelah hampir setahun menjabat.
Anggota DPRD Kepri Rudi Chua menyoroti kinerja Wali Kota Rahma dalam menangani COVID-19 dalam setahun terakhir.
“Kalau secara umum mungkin agak sulit. Karena beberapa tahun ini kita semua fokus dengan COVID-19,” ujar Rudi Chua di kantor DPRD Kepri, Rabu (15/09).
Ia menilai, terdapat sejumlah kelemahan yang sempat terlihat saat Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menangani COVID-19. Beberapa hal itu ialah, anggaran pemakaman, ketersediaan ambulans, ketersediaan data penerima Bantuan Sosial (bansos), dan juga ketersediaan ruang isolasi terpadu.
Pemko Tanjungpinang terlihat keteteran menangani beberapa hal tersebut. Terlebih lagi saat angka penyebaran COVID-19 meningkat.
“Ruang isolasi sangat terbatas saat itu. Hanya di Lohas. Sementara SMK 3 tidak terpakai,” ujar Politisi Partai Hanura itu.
