TANJUNGPINANG – Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, menegaskan bahwa pihaknya belum menerima surat resmi dari PT Pelindo Cabang Tanjungpinang terkait rencana kenaikan tarif pas penumpang di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura.
Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama dalam hal tarif pelabuhan, seharusnya dibahas dan dikaji secara matang bersama berbagai pihak.
“Sampai saat ini belum ada surat masuk ke kami. Kalau memang ada rencana kenaikan tarif, seharusnya dirapatkan kembali. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin, kita sudah sepakat untuk menunda kenaikan ini,” ujar Iman, Kamis 13 Maret 2025.
Iman juga menekankan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kepri saat ini belum stabil, sehingga kenaikan tarif justru akan semakin membebani warga.
“Saat ini semua sedang melakukan efisiensi, termasuk masyarakat yang masih dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah pun belum memberikan keputusan terkait kebijakan ini,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kepri, Ismiyati, turut menolak rencana kenaikan tarif tersebut. Menurutnya, Pelindo seharusnya lebih dulu memperbaiki fasilitas pelabuhan sebelum membebankan kenaikan tarif kepada masyarakat.
“Seharusnya fasilitas pelabuhan diperbaiki dulu, baru kita bicarakan soal tarif. Ini malah terbalik, tarif dinaikkan dulu tanpa ada peningkatan layanan yang signifikan,” kata Ismiyati.
Ia juga memperingatkan Pelindo agar tidak memaksakan kebijakan yang bisa merugikan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat semakin terbebani hanya karena keputusan yang tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Suara penolakan dari masyarakat dan wakil rakyat terus menguat agar kebijakan kenaikan tarif ini ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan sepenuhnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
