IndexU-TV

Pelindo Tanjungpinang Naikkan Tarif Pas Pelabuhan SBP, MTI Kepri: Bertentangan dengan Kebijakan Presiden Prabowo

Ketua MTI Kepri Syaiful
Ketua MTI Kepri Syaiful (tengah ) saat diskusi dengan Kepala Deputi IV Kantor Staf Presiden. (Foto: Dok Syaiful)

TANJUNGPINANG – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) justru dihadapkan pada kebijakan yang memberatkan. Sebab, PT Pelindo Multi Terminal Cabang Tanjungpinang berencana menaikkan tarif pas penumpang Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP).

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepri, Syaiful, SE, menyayangkan keputusan tersebut. Ia mengkritik keras langkah Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Tanjungpinang, Tonny Hendra Cahyadi, yang bersikeras menaikkan tarif pas pelabuhan.

“Baru sebulan lalu ia ingin menaikkan tarif pas domestik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000, yang akhirnya dibatalkan karena protes masyarakat. Kini, saya kaget membaca berita bahwa tarif pas internasional akan naik dari Rp75.000 menjadi Rp100.000 mulai 15 Maret 2025, tepat menjelang Lebaran,” ujarnya, Kamis 13 Maret 2025.

Syaiful menegaskan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan program pemerintah pusat, khususnya kebijakan Presiden RI, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.

“Presiden berupaya meringankan beban masyarakat dengan program mudik gratis, diskon tiket pesawat, potongan tarif tol, bahkan ada ruas tol yang digratiskan. Namun, justru di Tanjungpinang, Pelindo malah menambah beban masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, mobilitas masyarakat meningkat drastis menjelang Lebaran, terutama antara Kepri dengan Singapura dan Malaysia, yang merupakan negeri serumpun. Banyak warga Kepri yang ingin bersilaturahmi dengan keluarga mereka di luar negeri, begitu juga sebaliknya.

“Kenaikan tarif ini jelas menambah beban, terutama bagi mereka yang bepergian bersama keluarga besar. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan,” kritiknya.

MTI Kepri menyatakan akan mengajukan protes resmi kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama Pelindo, Menteri Perhubungan, hingga Presiden RI. “Kami mendesak agar kebijakan ini dibatalkan, bahkan jika perlu, GM Pelindo Tanjungpinang dievaluasi atau dipindahkan,” ujar Syaiful.

Baca juga: Pelindo Tanjungpinang Ngotot Naikkan Tarif Pas Pelabuhan, JPKP Kepri: Masyarakat Diperas

Baca juga: Diam-Diam Pelindo Tanjungpinang Bakal Naikkan Tarif Pas Pelabuhan Sri Bintan Pura

Senada dengan Syaiful, Tokoh Muda BP3KR Kepri, Andre Amsy, juga mengecam rencana kenaikan tarif ini. “Kebijakan ini sudah membuat masyarakat resah, terutama di bulan Ramadan ini. Protes sudah ramai di media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, hingga TikTok,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah pusat, DPR RI, dan Presiden RI segera turun tangan. “Jika kebijakan ini tetap dijalankan, lebih baik GM Pelindo Tanjungpinang dimutasi karena telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat,” tegasnya menutup. (mba/*)

 

Ikuti Berita Ulasan.co di Google News

 

Exit mobile version