KPK Belum Layangkan Surat Permintaan Cekal Mentan Syahrul Yasin Limpo

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Silmy Karim. (Foto:Dok/antara)

JAKARTA – Setelah dikabarkan menghilang, Dirjen Imigrasi mengatakan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melayangkan surat permintaan cekal terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Silmy Karim buka suara terkait hilangnya Mentan, Syahrul Yasin Limpo.

Sebab hingga saat ini keberadaan Menteri Syahrul masih dipertanyakan, di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Silmy mengungkapkan, keberadaan Mentan Syahrul terakhir di Roma, Italia. Kabar tersebut terpantau dari data perlintasan antarnegara.

“Pak Mentan Syahrul meninggalkan Indonesia 24 September menuju Roma dengan 22 delegasi. Kemudian menggunakan Qatar Airways,” kata Silmy, Rabu (4/10/2023) dikutip dari tvonenews.

Kendati demikian, Mentan Syahrul seharusnya telah kembali pada 30 September dan tiba di Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, hingga saat ini Mentan Syahrul belum diketahui jelas keberadaannya.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Dikabarkan Menghilang, Begini Respon Jokowi

“Kemudian dengan detail yang saya rasa Kementan, saya rasa ini tugas kedinasan karena menggunakan paspor diplomatik, terus kemudian, yang saya bisa pastikan sampai hari ini belum ada di Indonesia,” tambahnya.

Menurut Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi, komunikasi terakhirnya dengan Mentan Syahrul dilakukan sebelum keberangkatannya ke Spanyol.

Selain ke Spanyol, Harvick menyebut, Mentan Syahrul juga melakukan kunjungan kerja ke Roma, Italia. Berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya, Mentan berangkat bersamaan dengan sejumlah pejabat eselon dan juga staf.

Namun saat akan kembali ke Tanah Air, Mentan Syahrul dan pejabat yang ikut berkunjung tak kembali secara bersamaan.

“Kalau dari Spanyol, informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon I ada yang ikut tiga orang, juga ada eselon II yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, dan ada beberapa staf. Kembali ke Tanah Airnya ini memang masing-masing -masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas. Akhirnya terpisah,” jelas Harvick.