Banjarbaru – Berikan pelayanan warga mulai dari masuk dusun hingga masuk gunung, Kepolisian Resor (Polres) Balangan, Kalimantan Selatan, meraih predikat zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021.
“Kami membuat berbagai macam terobosan kreatif dalam pelayanan publik untuk mengatasi segala keterbatasan yang ada dan hasilnya tahun ini dapat meraih WBK 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Kapolres Balangan AKBP Zaenal Arifin, di Balangan, Selasa.
Ia mengakui kondisi geografis hingga keterbatasan jaringan internet menjadi masalah yang harus dihadapi. Meski demikian, hal itu bukan berarti menjadi kendala namun malah memunculkan inovasi pelayanan.
Untuk itulah, Zaenal menekankan anggotanya agar bisa menyambangi warga dalam memberikan pelayanan. Misalnya, pelayanan SKCK Keliling, Sidik Jari go to School hingga Samsat Tulak ke dusun dan gunung yang semuanya berupaya menghadirkan pelayanan kepolisian langsung ke rumah warga secara mudah, cepat, dan humanis.
“Ini penjabaran dari 16 program unggulan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, khususnya poin 11, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik Polri,” tuturnya didampingi Kabag Ops Polres Balangan AKP Sony L Gaol.
Baca Juga: Polda Kalsel Ringkus Pelaku Pembacokan Anggota Polsek Awayan
Sedangkan upaya menjaga kamtibmas yang kondusif, mencegah, dan menekan terjadinya tindak kejahatan, Polres Balangan mempunyai program unggulan “Ngopi Mas”, yaitu ngobrol bersama pecinta kamtibmas melalui Satuan Binmas agar polisi lebih dekat dengan masyarakat.
“Jadi golnya bagaimana memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa korupsi, penegakan hukum yang adil, dan terciptanya kamtibmas mantap,” papar Zaenal.
Setelah meraih WBK 2021, Zaenal menggelorakan peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi agar pada tahun berikutnya bisa mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Semuanya tentu tidak terlepas dari komitmen seluruh anggota bagaimana budaya melayani ini bisa dipertahankan sekaligus sumbangsih ‘stakeholder’ dan masyarakat yang merasakan pelayanan terbaik berurusan dengan polisi,” kata Zaenal. (*)
