BATAM – Udin P. Sihaloho, legislator di Kota Batam, Kepulauan Riau mengkritisi rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Belajar (RKB) 2023 mendatang.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Batam, pembangunan sekolah itu direncanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2023.
Pada data tersebut, Pemko Batam akan membangun RKB pada sejumlah Sekolah Dasar (SD) dengan sebesar Rp 8,2 miliar dan pembangunan RKB dan USB pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan total Rp12,8 miliar.
Kemudian pembangunan gedung dan ruang guru pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan total Rp1,2 miliar. Sedangkan untuk pendidikan non formal pembangunan gedung, ruang kelas dan guru senilai Rp1,8 miliar .
Secara rinci, Pemko Batam akan membangun sembilan RKB baru untuk SD se-kota Batam baik negeri maupun swasta, dua pembangunan USB untuk SMP. Sembilan pembangunan RKB pada SMP dan tiga pembangunan RKB pada PAUD.
Menanggapi hal itu , Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menilai, hal itu belum cukup untuk mengatasi permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap terjadi karena kurangnya RKB dan USB. Pasalnya, Kota Batam saja masih kurang untuk memaksimalkan sekolah yang ada.
“Saya lihat kedepannya juga akan menjadi permasalah baru ketika RKB bertambah terus dan USB bertambah juga,” ujarnya, Senin (28/11).
Menurutnya, untuk membuat satu sekolah terpadu, membutuhkan lahan seluas lima hingga delapan hektar. Ia khawatir, rencana itu akan gagal karena sulitnya mencari lahan di Kota Batam.
“Nah kendalanya saat ini tidak ada lahan seluas tersebut, itu yang menjadi penyebabnya,” jelasnya.
Baca juga: Legislator Bintan Imbau Pekerja PT Meitech Tak Ngebut di Jalan Kampung Jawa
Udin menyarankan agar Pemko Batam tidak hanya terfokus pada satu rencana itu saja. Pemko Batam dapat juga merangkul sekolah swasta lainnya sembari memastikan rencana pembangunan itu. Dengan demikian, masalah PPDB yang kerap terjadi bisa lebih teratasi.
“Solusinya agar Pemko Batam bisa merangkul sekolah-sekolah swasta karena di tengah kondisi seperti ini sepertinya belum ada solusi konkrit dari tahun ke tahun untuk mengatasi perihal PPDB yang semakin ruwet,” sambungnya. (*)
