Legislator Soroti Kinerja Pemkot Batam Tangani Bencana

Jalan Bukit Kemuning
Penutupan jalan di Bukit Kemuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. (Foto: Muhammad Chairuddin)

BATAM – Legislator menyoroti kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau, menangani bencana akhir-akhir ini terjadi di daerah tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Rohaizat dan Utusan Sarumaha mengkritik penanganan bencana di kota berjuluk Bandar Madani tersebut.

Rohaizat menilai penanganan bencana dari Pemkot Batam saat ini tidak maksimal. Padahal Batam merupakan daerah yang rawan bencana terutama banjir dan longsor.

“Saya rasa belum maksimal, karena sudah ada korban jiwa. Dengan kondisi cuaca saat ini, Batam sekarang darurat longsor dan banjir,” ujar Rohaizat politisi PKS di Batam, Senin (06/03).

Menurutnya, longsor dan banjir yang terjadi saat ini tak terlepas dari pembangunan yang masif dan merata di Kota Batam. Oleh sebab itu, Pemkot Batam harus memperketat penerbitan izin cut and fill, serta penyediaan drainase saat pelebaran jalan.

Kemudian melakukan langkah-langkah pencegahan seperti penyediaan batu miring dan bronjong serta drainase yang memadai.

“Di satu sisi kita dukung dan apresiasi atas pembangunan yang dilaksanakan Pemkot dan BP (Badan Pengusahaan) Batam, tapi masalah drainase, batu miring, dan izin cut & fill harus jadi perhatian serius,” kata dia.

“Jangan sampai terjadi longsor yang hebat di Bukit Kemuning beberapa tahun lalu, sehingga akses jalan tertutup,” tambah Anggota Komisi III DPRD Batam itu.

Tak hanya itu, ia meminta Pemkot Batam tutur memperhatikan pohon-pohon besar di jalan utama yang sudah tua karena berpotensi membahayakan para pengendara. Pemkot dapat segera memotong atau memangkas cabang pohon itu.

“Saya lihat masih ada yang belum dipangkas, dan ini sangat membahayakan pengguna jalan,” jelasnya.

Sementara itu, Utusan Sarumaha menilai penanggulangan bencana di Batam seharusnya berjalan maksimal. Tugas dan fungsi menangani bencana itu berada di Dinas Pemadam Kebakaran meski tak memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Di dalam bencana alam ada naman anggaran belanja tak terduga (BTT). Seperti yang tanah longsor makanya muncul bantuan sosial,” tutur politisi Partai Hanura.

Baca juga: 10 Titik Longsor Terjadi di Batam, Kota Ini Malah Tak Punya BPBD

Menurutnya, Kota Batam sedang tidak baik-baik saja karena rawan akan bencana dan tak terlepas dari kinerja Pemkot saat ini. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi yang dilakukan agar hal serupa tak terus berulang.

Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi pembangunan yang terus dilakukan secara masif hingga saat ini.

“Kita berharap Pak Wali Kota memerintahkan dinas terkait untuk turun. Kita berharap jangan dibiarkan. Ini sangat memiluhkan dan miris,” tegasnya. (*)

Ikuti Berita Lainnya di Google News