Natuna – Rencana pemindahan lokasi pembangunan Pelabuhan Samudera di Teluk Buton ke Teluk Depeh, Kecamatan Bunguran Selatan, Natuna mendapat penolakan dari anggota DPRD Provinsi, Hadi Candra.
Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Natuna-Anambas, Hadi Candra tolak untuk menanggapi adanya wacana Pemerintah Pusat yang hendak memindahkam lokasi pembangunan pelabuhan berkelas internasional itu.
“Tidak ada pindah-pindah, harus tetap di Desa Teluk Buton,” tegas Candra kepada sejumlah wartawan di Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (17/11).
Ia menegaskan, pelabuhan itu harus tetap di bagian utara Natuna sebagaimana rencana awal.
Baca juga: Pemkab Natuna Gelar Festival Budaya Desa
Pasalnya lokasi pembangunan pelabuhan tersebut sudah matang, serta pemerintah juga telah mengalokasikan sejumlah dana untuk beberapa kegiatan yang meliputi pembebasan lahan dan Visibility Study (VS).
“Pemkab Natuna telah membebaskan lahan seluar 1.7 hektare, Pemprov Kepri sudah menganggarkan dana sebanyak Rp1 miliar untuk kegiatan VS-nya melalui APBD Perubahan tahun 2021 ini,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Candra, di Teluk Depeh juga sudah terdapat pelabuhan-pelabuhan besar seperti Pelabuhan Regional Selat Lampa, Fasilitas Labuh (Faslabuh) TNI AL dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa.
Oleh sebab itu, ia menilai, lokasi Pelabuhan Samudra tidak efektif dan tidak fair jika dibangun disana.
Menurutnya, bagian utara Natuna merupakan perbatasan negara yang paling krusial.
Oleh karenanya utara harus diisi dengan program-program besar seperti pembangunan Pelabuhan Samudera yang memang ditujukan salah satunya untuk menunjang kegiatan ekspor-impor, dengan negara-negara sahabat yang berada di sebelah utara.
“Maka kegiatan ini sudah tepat berada di sana, tidak adil kalau dipindah dari sana. Sekarang tinggal dimulai saja pembangunannya, toh rencana ini sudah matang sejak lama,” punkasnya.
