JAKARTA – Pemerintah bakal meluncurkan sistem super canggih terbaru, untuk memantau segala transaksi elektronik atau digital termasuk data-data perjalanan masyarakat.
Sistem canggih itu, merupakan hasil pengembangan perusahaan goverment technology atau Govtech Indonesia. Sistem tersebut akan diluncurkan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Rencananya, sistem baru itu akan diluncurkan Agustus 2025 mendatang.
Luhut mengatakan, data itu akan dipantau untuk mendorong tingkat kepatuhan masyarakat supaya memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Dia mau ini program sudah jalan di Agustus, dan kita harus kerja around the clock untuk buktikan ini. Karena ini menyangkut game changer untuk Indonesia, karena kita bicara masalah pajak karena penerimaan pajak tidak maksimal,” kata Luhut saat konferensi pers perdana DEN di kantornya, Jakarta, Kamis 09 Januari 2025.
Baca juga: Kabar Gembira, Pemerintah Hapus Pungutan BPHTB, PBG dan PPN Rumah
Sistem baru yang dikembangkan Govtech Indonesia itu, kata dia, akan mengintegrasikan seluruh sistem digital yang saat ini dimiliki pemerintah, mulai dari coretax, sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara, sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS, keimigrasian, digital ID atau data kependudukan, hingga data bongkar muat atau kepabeanan dan cukai.
Selain itu, lanjut dia, sistem baru itu akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti untuk kepentingan bantuan langsung tunai. Data-data penerimanya akan tercakup, supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar.
“Semua nanti targeted jadi tentang BLT pun harus buka bank account, dan dia harus belanjakan uang ini dengan arahan pemerintah misal di desa beli telur, ayam, dan sebagainya, itu akan ada barcode dibuat,” tutur Luhut menjelaskan.
Secara konsep, Luhit menyebutkan, sistem itu nantinya akan serupa seperti aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat pandemi Covid-19. Dengan begitu, data perjalanan masyarakat juga bisa akan terekam, untuk bisa profiling kemampuan belanjanya.
“Kita belajar dari Covid, handphone anda akan tunjukkan ke mana saja anda bergerak. Di sini juga sama kalau sekarang anda sering ke Bali berarti kau punya uang, enggak mungkin enggak punya uang jalan ke situ. Apalagi banyak traveling ke luar negeri, jadi teknologi ini akan memberikan kita bantuan lebih jauh,” sebut Luhut menambahkan.
Baca juga: Opsen Pajak Kendaraan Mulai Berlaku Hari Ini, Begini Cara Hitungnya
Selain itu, data transaksi e-commerce pun juga akan tercatut ke dalam sistem untuk memudahkan pemerintah memperluas basis pemajakannya. Termasuk juga untuk memblokir layanan kemigrasian seperti pembuatan paspor, ataupun perizinan berusaha bila selama ini tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Ini yang buat sistem ini anak-anak Indonesia, ada 300 sekarang yang kerja di LKPP, di Peruri, Telkom sana dan presiden kemarin malam sudah setuju ketemu mereka kira-kira 2-3 minggu dari sekarang setelah sistem ini terbentuk, jadi ini sistem bukan baru,” ungkap Luhut.
Luhut menambahkan, sebelum sistem ini diluncurkan pihaknya akan ke India. karena negara itu, kata dia, sudah memiliki sistem yang serupa untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya saat pengimplementasian.
“Tim nanti akan ke India dalam 10 hari ke depan dan presiden sudah perintah untuk itu kita belajar dari pengalaman India walaupun kita sudah banyak kesepahaman juga. Tapi kita perlu lesson learned dari India, kita pakai untuk kurangi kemungkinan-kemungkinan kita buat kesalahan,” katanya menutup wawancara mengutip cnbcindonesia.
