Untuk itu, ia meminta kepada anngota dewan untuk mencari solusinya agar hal-hal yang tidak dinginkan bisa diminimalisir.
“Kami memohon, bapak-bapak (dewan) untuk memanggil pihak terkait baik pemerintah pusat untuk mendengarkan dan meninjau kebijakan ini,” ujar Taufiq.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar mengatakan, akan mempelajari kebijakan tersebut, jika memang benar kebijakan itu merugikan nelayan. Ia akan segera meminta bantuan pemerintah provinsi dan daerah untuk bersam-bersama menyikapinya.
“Jika merugikan kita akan mempertanyakan itu, kita akan minta peninjuan ulang terhadap regulasi,” ujar Amhar.
Ia menegaskan akan menolak jika kebijakan itu merugikan masyarakat Natuna. Ia akan berjuang agar kebijakan tersebut tidak diterapkan.
“Saya tidak setuju jika menyengsarakan masyarakat, kita akan perjuangkan itu,” ujarnya. (*)
