Pemerintah diminta untuk mencari alternatif kebijakan lain untuk menahan harga BBM bersubsidi. Kenaikan BBM bersubsidi akan menimbulkan gejolak inflasi di tengah masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi. “Jika BBM subsidi dinaikkan, maka kelompok rentan miskin akan kembali terjerembab ke jurang kemiskinan” ujar Ervyn Kaffah Manager Advokasi, Seknas FITRA.
Dia menegaskan ruang fiskal APBN masih mampu untuk menahan harga BBM bersubsidi, karena pemerintah sudah diuntungkan dengan kenaikan pendapatan yang tumbuh signifikan tahun ini. Sampai dengan Juli 2022 APBN mengalami surplus Rp 106 triliun, ditopang pendapatan negara tumbuh 21,6%. “Pemerintah juga bisa memanfaatkaan program PC-PEN yang per-Juli lalu baru terealisasi Rp 178 trilyun atau 40% dari pagu Rp 455,6 triliun”, kata Ervyn.
Tahun ini pemerintah masih memiliki keleluasaan untuk melebihi batas defisit 3% dari PDB. Pada tahun 2022 pemerintah merencanakan defisit APBN 4,85% dari PDB, sementara outlook realisasi defisit 3,92% dari PDB. “Hitungan kami, kalau dilihat dari realisasi defisit ini, kemungkinan kita akan memiliki sisa anggaran Rp 135,8 triliun yang bisa dipakai untuk menahan harga BBM bersubsidi” ujarnya.
Dadan Ramdan, Sekjen Perkumpulan Inisiatif, salah satu anggota Koalisi Kusuka, yang memiliki riset terkait pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA), menyoroti kinerja pendapatan negara pada sektor perikanan yang mengalami pertumbuhan positif rata-rata 16,4% selama 2018-2021. “Sektor perikanan adalah salah satu sektor yang tumbuh positif ditengah hantaman pandemi”, ungkap Dadan.
Bahkan pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3,2 triliun atau tumbuh 92,9% dibandingkan outlook 2022. Namun jika kita lihat, nelayan Indonesia yang 90%-nya kategori nelayan kecil dengan 11,34% hidup dibawa garis kemiskinan belum merasakan timbal balik dari kontribusinya terhadap pendapatan negara. Dadan menyoroti turunnya anggaran perlindungan sosial pada RAPBN 2023, termasuk dihapuskannya belanja bantuan sosial untuk 1,76 juta nelayan. (*)
