JAKARTA – Pemerintah menyampaikan sinyal akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi Petralite dan Solar dalam waktu dekat, karena disparitas harga yang tinggi dengan harga pasar dunia.
Nelayan sebagai salah satu sektor yang berhak menerima BBM bersubsidi secara langsung akan berakibat pada beban hidup nelayan kecil.
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan, nelayan kecil paling terdampak jika BBM bersubsidi dinaikkan, karena 60-70% biaya operasional melaut adalah bahan bakar.
“Kami secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena tanpa ada kenaikkan BBM bersubsidi-pun, nelayan selama ini tidak menikmati BBM bersubsidi dan mengalami diskriminasi akses,” kata Dani dalam keterangan tertulisnya diterima, Jumat (26/08).
Berdasarkan hasil survei pada tahun 2020-2021 yang dilakukan KNTI bersama Koalisi Kusuka terdiri dari Perkumpulan Inisiatif, Seknas FITRA, Kota Kita dan Pemuda Muhamadiyah, yang didukung International Budget Partnership (IBP), ditemukan 82,2% nelayan mengakses BBM bersubsidi di eceran dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi.
Hal ini terjadi karena berbelitnya prosedur mendapatkan BBM bersubsidi dan minimnya infrastruktur pengisian bahan bakar pada daerah-daerah pesisir.
“Saat ini kami sedang konsolidasi melalui rembuk nelayan yang akan digelar di empat provinsi untuk mendiskusikan persoalan akses dan kenaikan BBM subsidi,” kata Dani.
Koalisi Kusuka meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dan terus memberikan bantuan sosial tunai kepada nelayan kecil melalui kartu KUSUKA (Kartu Usaha Pelaku Usaha Perikanan). Kartu Kusuka merupakan intrumen pendataan yang dipergunakan oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang berisi data pelaku usaha perikanan.
“Saat ini KKP sedang melakukan pendataan melalui Kusuka, kami mengusulkan untuk mempercepat pendataan KUSUKA, penyaluran Bansos nelayan melalui kartu ini” ujar Dani.
Alternatif kebijakan lain, pemerintah dapat mencari pembelian harga minyak mentah yang lebih murah. Dani menambahkan agar pemerintah tidak malu untuk membeli minyak mentah dari negara lain dengan harga yang lebih murah demi menyelamatkan rakyat dan nelayan kecil dari gejolak inflasi.
“Pemerintah juga diminta untuk memperhatikan nelayan, mengingat kontribusinya kepada negara,” katanya.
Baca juga: DKP Kepri Terus Upayakan Subsidi BBM Untuk Nelayan
Baca juga: Tolak Kapal Trawl Operasi, Puluhan Nelayan Geruduk Kantor DPRD Bintan
Koalisi berharap nantinya Kartu Kusuka dapat menjadi cikal bakal reformasi anggaran subsidi BBM untuk nelayan menjadi belanja transfer langsung ke nelayan, agar menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Tentunya dengan catatan, pemerintah dan pertamina harus mempercepat ketersedian infrastruktur pengisian bahan bakar di pemukiman-pemukiman nelayan.
“Naiknya harga BBM bersubsidi dapat dipastikan mendongkrak ongkos nelayan melaut, yang pada akhirnya menggerus pendapatan nelayan, ditambah dengan harga ikan yang fluktuatif, serta berakibat pada menurunnya NTN (Nilai Tukar Nelayan) yang merupakan indikator kesejahteraan nelayan yang dipakai pemerintah” kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah bidang kemaritiman Sandro Andriawan.
