Batam – Pembahasan draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 memasuki babak baru. Rapat yang dilaksanakan di Batam mulai membahas detail isu strategis yang kemudian akan dibedah dan diperdalam di draft RPJMD.
Ketua Pansus Taba Iskandar mengatakan, poin-poin yang dibahas kali ini mulai memasuki detail-detail yang kemudian akan digodok dan dijadikan sebagai isu strategis di RPJMD 2021-2026.
“Pembahasan rapat hari ini telah kita sepakati antara lain tentang batas-batas wilayah Kepri, kependudukan atau sumber daya manusia dan telekomunikasi,” kata Taba Iskandar, Selasa (03/08).
Selain hal tersebut ia juga menyebutkan beberapa detail lainnya antara lain tentang kesehatan termasuk didalamnya data rumah sakit, kondisi grografis Kepri yang mayoritas adalah kepulauan.
Ia juga menjelaskan bahwa nanti dalam rapat lanjutan juga perlu didukung adanya data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk melengkapi poin-poin yang dijadikan sebagai isu strategis.
“Serta perlu adanya penomoran kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kondisi geografisnya dalam pembahasan RPJMD ini,” jelas Taba.
Anggota Pansus Hanafi Ekra mengatakan bahwa Barenlitbang sebagai pengusul draft RPJMD 2021-2026 ini harus selalu mengupdate data-data pendukungnya. “Barenlitbang harus selalu update data dan melengkapi draft RPJMD ini,” ungkapnya.
Ia mencontohkan seperti update data kependudukan, termasuk didalamnya utbanisasi atau perpindahan penduduk baik dari antar kota didalam provinsi atau perpindahan penduduk dari dan kedalam provinsi. Selain data kependudukan persoalan telekomukasi juga masih sangat minim.
“Apalagi di saat pandemi seperti ini, telekomunikasi menjadi sangat penting karena digunakan sebagai sarana belajar mengajar. Perlu diperhatikan di beberapa pulau yang masih sangat susah untuk mendapatkan jaringan yang imbasnya ke anak didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online dengan baik,” bebernya.
Mengenai kesehatan, Kamaruddin Ali mengatakan masih ada kabupaten/kota yang belum masuk di dalam draft RPJMD. “Seperti Lingga, data kesehatannya belum ada, padahal setiap hari rata-rata ada tiga orang meninggal karena COVID-19,” kata Kamaruddin Ali.
Anggota Pansus Sirajuddin Nur mengatakan semestinya semua arah dan kebijakan yang dituangkan di dalam RPJMD mampu menjawab semua permasalahan atau isu strategis yang ada saat ini hingga lima tahun kedepan.
“Tentang target pertumbuhan ekonomi semestinya dengan RPJMD ini bisa menjawabnya, tapi masih banyak data yang saya anggap belum lengkap dan tidak bisa menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang ada,” ungkap Sira.
Ia memberi contoh tentang arah kebijakan industri pengolahan yang dianggap sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
“Sekarang industri pengolahan sudah tidak bisa diharapkan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi karena situasi pandemi yang mengakibatkan industri ini lesu dan itu bisa digantikan dengan kemaritiman,” terangnya.
Tentang data kependudukan serta kondisi geografis Kepri, Sahmadin menjelaskan bahwa wilayah Kepri yang terdiri dari ribuan pulau ini semestinya memiliki data baik tentang kependudukan di tiap-tiap pulau hingga pulau-pulau yang tidak berpenghuni.
“Dengan data tersebut kita bisa memprioritaskan pembangunan di tiap-tiap pulau dan memaksimalkan potensi yang ada di tiap-tiap pulau,” tambahnya. (*)
Pewarta : Engesti
Redaktur : Muhammad Bunga Ashab
