TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menghibahkan anggaran sebesar Rp27 miliar, untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Anggaran pengamanan pada Pilkada 2024 serentak di Provinsi Kepri diperuntuhkan untuk TNI-Polri.
Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Provinsi Kepri, Hasfarizal Handra saat mengikuti dialog interaktif yang diselenggarakan Ulasan Network di Jalan DI Panjaitan, Kilometer (KM) 7 Kota Tanjungpinang, Sabtu 6 Juli 2024 malam.
Dialog interaktif yang digelar tersebut, merupakan salah satu agenda menyambut Hari Jadi Ulasan Network ke-4 tepatnya 17 Agustus 2024.
Selain itu, Kepri masuk dalam wilayah kerawanan kategori sedang pada Pemilu 2024 lalu.
Sehingga, Kepri diurutan ke 15 provinsi se-Indonesia. Karena kerawanan sedang Provinsi Kepri diangka 40,33 persen.
Kerawanan yang sering terjadi di Provinsi Kepri, salah satunya suplai logistik Pemilu menuju ke pulau-pulau. Karena Provinsi Kepri merupakan wilayah geografis yang daratannya hanya 4 persen.
“Insyaallah, Pilkada ini aman,” ucap Hasfarizal Handra.
Masalah integritas, lanjut Hasfarizal, tidak bertumpu pada pengawasan dan penyelenggara Pemilu serta pemerintah. Tapi, kepada masyarakat juga.
Oleh karena itu, masyarakat perlu menolak serta tidak menerima sesuatu jika diberikan dari peserta Pemilu
“Kalau dikasih, jangan mau. Kita bercermin pada Pemilu serentak, partisipasi masyarakat mencapai 82 persen,” terang dia.
“Kami mohon bersama dan bersinergi untuk mencapai tujuan pada Pilkada berjalan aman dan damai,” sebut dia.
Dalam kesempatan ini, Wakil Kepala (Waka) Polres Bintan, Kompol Amir Hamzah menyebutkan, pihaknya melakukan pengamanan Pemilu serentak tahun 2024, tahap demi tahap pada tahapan Pemilu. Baik dari segi pengamanan sebelum hingga terlaksananya pada Pemilu.
Salah satunya, polisi melakukan pengamanan disaat pendistribusian logistik dari Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke kantor kecamatan hingga Tempat Pungutan Suara (TPS).
Seperti contoh, pengiriman logistik dari Kantor KPU Kabupaten Bintan menuju ke Kecamatan Tambelan yang menggunakan transportasi laut. Karena Pulau Bintan wilayah geografis.
“Dulu pernah terjadi keterlambatan pendistribusian logistik Pemilu di Tambelan. Sekarang, Alhamdulillah, aman,” ucap Kompol Amir.
Saat itu juga, Amir Hamzah berpesan kepada masyarakat untuk melaporkan jika melihat hingga menemukan pelanggaran Pemilu secara resmi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Supaya pelanggaran Pemilu tersebut bisa ditindak dengan tim Gakkumdu sesuai prosedur yang berlaku. Karena pihak kepolisian salah satunya bagian dari Gakkumdu.
“Tetap kita proses pelanggaran Pemilu jika dilaporkan secara resmi. Saya berharap Pemilu pada Pilkada nanti berjalan dengan aman, damai dan kondusif,” sebut dia.
