TANJUNGPINANG – Seorang pengamat kebijakan publik, Alfiandri meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) agar mengawasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022.
Alfiandri mengatakan, dirinya khawatir akan terjadi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada PPDB 2022 ini.
Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi mengingat masih adanya stigma sekolah favorit di Kepri hingga saat ini.
“Tak dibenarkan ada KKN di PPDB. Kan ada skenario prestasi dan zonasi. Ditekankan kuotanya,” tutur Alfiandri, Rabu (08/06).
Ia menjelaskan, PPDB harus bersih dari upaya masuknya siswa ke suatu sekolah karena relasi para orang tua.
Ia melanjutkan, setiap sekolah di Kepri adalah sekolah favorit yang dapat mendidik generasi bangsa.
“Harus diantisipasi distorsi dalam penerimaan. Semua sekolah adalah favorit,” lanjutnya.
Ia pun menyayangkan adanya stigma orang tua agar anaknya menempuh pendidikan di tempat yang sama padahal berada di zonasi yang berbeda.
Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara.
Baca juga: Sekdaprov Kepri: Tak Ada Lagi Sekolah Favorit
Dengan adanya instruksi Menteri Pendidikan, pembagian siswa disetiap daerah seharusnya sesuai untuk memenuhi setiap kelas.
Ia menjelaskan, saat ini rasio perbandingan guru dan siswa sudah sesuai.
Dengan demikian, tidak ada lagi kurangnya kelas atau rombongan belajar (rombel).
Menurutnya, stigma sekolah favorit saat ini berdampak pada menumpuknya siswa pada satu sekolah.
Padahal, penentuan itu sudah diatur dalam sistem zonasi.
Ketika satu sekolah sudah dalam kondisi penuh, maka sebaiknya dialihkan ke sekolah lainnya.
“Diharapkan berdasarkan intruksi menteri pendidikan. Berdasarkan zonasi, kemudian berdasarkan prestasi anak tak ada lagi kata sekolah favorit. Kita jadikan semua sekolah jadi favorit agar anak kita jadi menjadi lebih baik di mana pun,”ucapnya, Jumat (03/05).
Baca juga: Jaksa Masuk Sekolah di Batam, Asintel Kejati Kepri Minta Pelajar Cerdas Bermedsos
