JAKARTA – Sektor pertahanan negara dan reformasi TNI menjadi isu krusial yang dipaparkan masing-masing calon presiden (capres) dalam tahapan debat putaran ke-3 Pemilihan Presiden (Pilres) 2024, Ahad 07 Januari 2024.
Debat capres ke-3 yang mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik membuka mata, bahwa isu-isu tersebut penting diketahui lantaran bagaimana ketahanan negara menangkal ancaman.
Demikian menurut pernyataan SETARA Institute melalui rilis resminya, bagaimana negara menjalankan kewajibannya untuk menjamin rasa aman warga negaranya dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Selama debat para capres berlangsung, terlihat memberi perhatian lebih pada aspek anggaran, alutsista, digital, diplomasi, hingga kesejahteraan prajurit sebagai fokus penguatan pertahanan.
Namun demikian, terdapat sejumlah catatan penting dalam hal ini, sebagai berikut:
1. Isu pertahanan menyimpan persoalan akuntabilitas dan transparansi yang perlu mendapat perhatian, terutama soal penggunaan anggaran untuk pembelian alutsista.
Generalisasi bahwa banyak hal dalam isu pertahanan merupakan rahasia negara, kontraproduktif terhadap upaya membangun tata kelola pemerintahan baik dan bersih.
Terkait pembelian alutsista bekas, demi rasa aman warga negara serta keamanan para prajurit. Sudah semestinya pemerintah perlu memberikan penjelasan perihal kondisi dan kebijakan tersebut.
2. Para capres turut memberikan perhatian terhadap beragam bentuk ancaman non konvensional, seperti ancaman digital.
Sehingga perlu diimbangi dengan kebijakan yang menopang untuk modernisasi pertahanan ke depannya.
Dinamika ancaman terus berkembang, dan telah membuktikan bahwa respons militeristik tidak selalu menjadi jawaban.
Penguatan kapasitas warga negara sesuai keilmuannya perlu didorong untuk terlibat dalam mengantisipasi ancaman nonkonvensional tersebut.
Perkembangan bentuk ancaman semakin menguatkan urgensi, terkait upaya penguatan pertahanan semestinya dilakukan dengan pendekatan keamanan manusia (human security approach).
3. Dinamika geopolitik yang rentan mengalami peningkatan eskalasi, seperti Laut Natuna Utara/Laut China Selatan dan konflik Rusia-Ukraina, memperlihatkan urgensi fokus pertahanan ke luar (outward looking defense).
Dalam kerangka itu, penguatan kekuatan matra laut dan udara menjadi penting dalam rangka melindungi segenap wilayah terluar dan perbatasan Indonesia.
4. Penguatan alutsista dan kesejahteraan prajurit kontributif terhadap akselerasi reformasi TNI.
Tetapi, isu-isu lain dalam reformasi TNI dan Sektor Keamanan justru diabaikan dalam pembahasan para capres di acara Debat Putaran Ke-3 di antaranya:
Pertama, isu perluasan penempatan TNI pada jabatan sipil, terutama jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI.
Minimnya perhatian pada persoalan ini dikhawatirkan, bakal mengakibatkan habituasi atau pembiasaan terhadap kondisi perluasan tersebut, dan problem faktualnya terjadi di beberapa tempat, seperti tindakan tanpa kewenangan yang dipertontonkan anggota TNI dalam menangani masalah knalpot ‘brong’ dengan represi dan kekerasan.
Kemudian kedua, pembahasan pelembagaan perbantuan militer melalui suatu regulasi agar terdapat batasan yang jelas dalam peran-peran perbantuan militer.
Selanjutnya ketiga, revisi UU Peradilan Militer. Jamak diketahui bahwa UU tersebut kontributif terhadap pelanggengan impunitas, mengabaikan persamaan di depan hukum, serta mendapat sorotan pada aspek akuntabilitas dan transparansinya.
Keempat, otasi antarmatra dalam posisi Panglima TNI. Pergiliran ini penting bukan hanya untuk menghindari dominasi salah satu matra Angkatan dalam kesatuan TNI, tetapi manifestasi ketentuan UU TNI yang mengatur bahwa tiap-tiap Angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.
Kelima, mengenai isu Papua. Bukan hanya dalam konteks HAM. Isu Papua mesti juga diurai serius, dalam perdebatan dalam topik Debat tadi malam.
Sebab eskalasi konflik di Papua mengakibatkan zona tidak aman bagi kehidupan masyarakat di Papua, karena menciptakan ketakutan terhadap anak-anak dan menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
Pendekatan keamanan dalam isu Papua sejauh ini mestinya mendapat perhatian Capres, untuk dievaluasi dan kemudian ditawarkan inisiatif dan pendekatan baru yang menciptakan kedamaian dan rasa aman di Papua.
