IndexU-TV

Puluhan Mahasiswa Geruduk DPRD Batam, Sampaikan Tuntutan Soal Sampah hingga Rempang Eco City

Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Batam
Mahasiswa unjuk rasa di DPRD Batam. (Foto: Randi Riezky K)

BATAM – Puluhan mahasiswa dari BEM SI Kerakyatan dan Aliansi Mahasiswa Kota Batam menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kota Batam, Rabu 5 Februari 2025.

Mereka menyampaikan berbagai tuntutan terkait isu nasional dan daerah, khususnya permasalahan sampah yang semakin mengkhawatirkan di Kota Batam.

Aksi tu tidak memakan waktu lama. Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Anwar Anas, segera menemui para mahasiswa dan mengajak mereka berdialog dalam audiensi di ruang serbaguna DPRD Batam.

Dengan pengawalan aparat, para mahasiswa pun masuk ke dalam ruangan. Dalam forum tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama yang dituangkan dalam pakta integritas DPRD Kota Batam:

  1. Meminta DPRD Kota Batam hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan konflik terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
  2. Mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menangani persoalan sampah yang semakin meningkat dan menutup perusahaan yang beroperasi tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
  3. Menuntut Pemkot Batam mempercepat program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah yang hingga kini belum merata.

Koordinator aksi, Muryadi Aguspriawan, mengungkapkan bahwa sebelum menggelar demonstrasi, pihaknya telah bersurat ke Polresta Barelang meminta DLH hadir dalam audiensi. Namun dinas tersebut tidak menunjukkan respons.

“Kami menilai Kepala Dinas Lingkungan Hidup tidak becus dalam menangani masalah sampah di Batam. Karena itu, kami membawa tagline ‘Copot Kadis DLH’,” tegas Muryadi.

Baca juga: Komisi III DPRD Batam: Persoalan Sampah karena Alat Kurang

Dalam audiensi, Anwar Anas mengapresiasi aksi mahasiswa dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.

“Terkait DLH saat ini mereka sedang melakukan gotong royong. Masalah sampah ini sebenarnya terletak pada armada pengangkut,” ujarnya.

Anwar menjelaskan bahwa banyak alat pengelolaan sampah yang rusak, termasuk hanya satu buldoser pendorong sampah yang masih berfungsi. Hal ini menyebabkan pengangkutan sampah menjadi terhambat.

“Sebenarnya ini ranah Komisi III, tapi kami juga mendorong penyelesaiannya. Insyaallah, Februari-Maret ini sudah ada anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan alat baru,” tutupnya mengakhiri. (*)

Ikuti Berita Ulasan.co di Google News

 

Exit mobile version