Jakarta – Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Kazakhstan diimbau untuk menjauhi kerumunan, mengingat situasi di negera itu sedang berstatus darurat.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Nur-Sultan mengimbau seluruh WNI untuk selalu waspada dan berhati-hati serta menjauhi kerumunan.
“Sehubungan dengan perkembangan situasi di Kazakhstan dan diumumkannya state of emergency oleh Presiden Kazakhstan. Seluruh WNI diminta untuk tidak bepergian ke luar rumah kecuali untuk hal-hal yang penting,” kata KBRI Nur-Sultan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (05/01).
Seluruh WNI diminta mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, menjaga ketertiban dan tidak ikut dalam aksi-aksi massa yang dilakukan di wilayah setempat.
“WNI juga diimbau untuk tidak memberikan komentar yang bersifat publik terhadap perkembangan situasi dalam negeri Kazakhstan,” kata KBRI.
WNI juga diminta untuk saling berkomunikasi dengan sesama WNI yang berada di wilayah masing-masing.
“Berkomunikasi dengan KBRI melalui grup WNI maupun jalur-jalur komunikasi yang memungkinkan untuk memberi update kondisi masing-masing dan melaporkan hal-hal yang penting diketahui bersama,” demikian bunyi keterangan KBRI Nur-Sultan.
Untuk informasi dan bantuan, WNI bisa menghubungi alamat KBRI di Sarayshyq St 22, Nur-Sultan 020000; nomor telepon KBRI (hari dan jam kerja) 8 (7172) 790670; serta hotline KBRI (24 jam melalui sms, telepon atau WA) +77718360245.
Baca Juga: Gawat! Presiden Kazakhstan Umumkan Keadaan Darurat
Sebelumnya diberitakan, Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev mengumumkan keadaan darurat selama dua pekan di Almaty, kota terbesar di negara Asia Tengah itu, dan di provinsi Mangistau di bagian barat tempat protes berubah menjadi kekerasan.
“Seruan-seruan untuk menyerang kantor pemerintah dan militer benar-benar ilegal,” kata Tokayev dalam pidato lewat video beberapa jam sebelumnya pada Rabu (5/1) pagi.
“Pemerintah tidak akan jatuh, tapi kami ingin saling percaya dan dialog daripada konflik,” tambahnya.
Saat dia berbicara, polisi di Almaty menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk menghentikan ratusan pengunjuk rasa yang menyerbu kantor wali kota, koresponden Reuters melaporkan dari tempat kejadian.
Pemerintah negara kaya minyak itu mengumumkan Selasa (4/1) malam bahwa pihaknya memulihkan beberapa plafon harga bahan bakar gas cair (LPG), setelah protes yang jarang terjadi mencapai Almaty menyusul kenaikan tajam harga bahan bakar pada awal tahun.
Banyak orang Kazakhstan mengonversi mobil mereka menggunakan LPG, yang jauh lebih murah daripada bensin sebagai bahan bakar kendaraan di Kazakhstan karena plafon harga. Tapi pemerintah berargumen bahwa harga rendah tidak berkelanjutan dan menghapus batas atas harga itu pada 1 Januari. (*)
