Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan mengubah strateginya dalam menangani persoalan di Papua untuk jangka panjang.
Soal strategi baru di Papua dan Papua Barat itu dipaparkan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.
“Ada beberapa yang kami lakukan untuk menghadapi dinamika permasalahan di sana secara jangka panjang, dengan kembalikan tugas atau operasi di Papua dan Papua Barat menjadi bagian sebagai tugas satuan organik seperti tugas di provinsi dan pulau lain,” kata Andika dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/01).
Dia menjelaskan, persoalan di Papua dan Papua Barat merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pemikiran yang dinamis.
Sehingga, harus dihadapi dengan strategi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Selain itu menurut Jenderal TNI Andika, TNI mendapatkan mandat untuk membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Mandat itu dijalankan, setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Andika menjelaskan, secara umum ada delapan titik tambahan penempatan prajurit TNI di wilayah Papua dan Papua Barat yang dilihat berdasarkan kebutuhan.
Baca juga: TNI Latihan Pratugas di Papua Selama 12 Hari
“Di Papua itu secara umum ada 8 tambahan titik, yang memang saat ini kalau dilihat dari kebutuhan masih kurang banyak. Delapan titik itu penting, karena kemampuan kami dengan menghadirkan Satuan Tugas (Satgas),” ujarnya.
Delapan titik itu menurut dia, pertama, Satgas Kodim Paniai meliputi Kabupaten Paniai, Kabupaten Degoyai, Kabupaten Waropen; kedua, Satgas Kodim Intan Jaya; Ketiga, Satgas Kodim Puncak.
Keempat menurut dia, Satgas Kodim Lani Jaya meliputi Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Tolikara; kelima, Satgas Kodim Yalimo meliputi Kabupaten Yalimo, Jayapura, Membramo Tengah; Keenam, Satgas Kodim Kepulauan Bintang; dan ketujuh Satgas Kodim Nduga meliputi Yahukimo dan Asmat.
“Untuk unsur Angkatan Laut, ada 235 dimasukkan ke Lantamal dan Lamal. Satgas Lanud dimasukkan ke beberapa Lanud di Papua dengan sekitar 411 personel,” ujarnya.
Raker tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, bersama dua Wakil Ketua Komisi I DPR yaitu Utut Adianto dan Anton Sukartono
Panglima TNI turut didampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurahman, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
