Unjuk Rasa Buruh Berlanjut ke Kantor Wali Kota dan DPRD Batam

Buruh Batam
Unjuk rasa buruh di depan kantor Wali Kota Batam, Kepri. (Foto: Muhammad Chairuddin)

BATAM – Ratusan buruh melanjutkan unjuk rasa ke kantor Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam usai menggelar aksi di depan kantor Pertamina di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (06/09).

Unjuk rasa sempat terhenti karena hujan deras yang mengguyur wilayah Batam Center. Saat sudah reda, para pengunjuk rasa kembali melanjutkan aksinya. Dengan membawa berbagai atribut berupa bendera, seragam, hingga pengeras suara, para buruh itu memulai orasi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sebelumnya, massa unjuk rasa yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) itu memulai aksi dari Panbil, Batam. Setelah melaksanakan aksi di Kantor Pertamina, para buruh itu akan melanjutkan aksinya di kantor DPRD Kota Batam dan Wali Kota Batam.

Setidaknya terdapat tiga tuntutan para buruh itu yakni tolak Kenaikan Harga BBM, tolak Omnibus Law – UU Cipta Kerja, dan naikkan UMK/UMSK tahun 2023.

“Kami datang ke sini untuk menyampaikan kepada pak wali kota dan wakil rakyat soal keluhan kami,” kata salah seorang orator dari atas mobil komando.

Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Yafet Ramon mengatakan, kenaikan harga BBM sangat merugikan kaum buruh dan masyarakat secara luas.

“Ini kan akan menimbulkan inflasi. Kita minta Pemko Batam untuk menjaga ketersediaan dan harga sembako,” ucapnya.

Baca juga: Buruh Tiba di Kantor Pertamina Batam, Tolak Kenaikan BBM

Selain itu, pihaknya juga minta DPRD Batam melakukan pengawasan ketat. Pasalnya, perihal BBM yang nantinya berdampak pada bahan pokok memiliki peran yang sangat sentral.

“Kami juga meminta pemerintah menggenjot para pabrik mengunakan batu bara,” lanjutnya.

Hingga berita ini dimuat, aksi tersebut masih berlangsung. (*)