BATAM – Sebanyak 6.000 honorer terancam jadi pengangguran di Kota Batam, Kepulauan Riau.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, setidaknya saat ini terdapat 6.000 tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Ribuan tenaga honorer itu akan terancam jadi pengangguran apabila pemerintah pusat resmi merealisasikan penghapusan tenaga honorer.
“Kurang lebih 6.000 orang P3K atau honorer. Penghapusan itu akan mempengaruhi jumlah pengangguran,” ujar Amsakar di Batam, Kamis (21/07).
Amsakar menjelaskan, Pemko Batam sangat membutuhkan tenaga honorer untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Untuk itu, Wakil Wali Kota Batam, turut meminta agar pemerintah pusat dapat mengkaji ulang kebijakan itu. Ia berharap pemerintah pusat dapat mencarikan solusi terbaik perihal jumlah tenaga honorer.
“Kita minta itu dikaji ulang. Kecuali negara mampu memenuhi kebutuhan daerah. Pada kenyataannya kan itu akan disesuaikan dengan kemampuan APBN,” tuturnya.
Baca juga: Gubernur Kepri Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Penghapusan Honorer
Sebelumnya pendapat serupa sempat dikemukakan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad kepada Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini di Batam, Kamis (21/07).
“Jika dihentikan, maka kita akan tambah pengangguran, sehingga hampir mencapai angka hampir sembilan juta orang di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, ia khawatir kebijakan itu juga akan mengganggu pemulihan ekonomi di Kepri. Pasalnya, pemulihan ekonomi kini masih menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. (*)
