JAKARTA – Alokasi dana bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 ini meningkat hingga mencapai Rp493,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jumlah tersebut naik Rp20,5 triliun dari alokasi bansos APBN tahun 2023. Dia menegaskan, kenaikan anggaran itu telah mendapat persetujuan dari DPR RI.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa bansos salah satu intervensi APBN sebagai ‘shock absorber’ untuk menjaga daya beli masyarakat. Apalagi saat ini harga pangan di pasaran tengah bergejolak.
“Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa 30 Januari 2024.
Namun intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan, sambung Sri Mulyani, tidak hanya dilakukan dengan penyaluran bansos.
Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun di 2023 dan Rp114,3 triliun pada tahun 2024 ini.
“Ini termasuk berbagai program untuk ketahanan produksi, ketahanan pertanian, infrastruktur pertanian, juga pengembangan sentra produksi,” sambung dia.
Bantuan negara untuk orang miskin alias bansos, baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Hanya saja kucuran bansos itu dengan situasi menjelang Pemilu 2024.
BLT diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan mulai Januari hingga Maret. Nantinya, pencairan bansos tunai untuk tiga bulan itu bakal dirapel di depan tepatnya Februari.
Sri Mulyani mengatakan, bansos BLT ini dibiayai APBN dengan anggaran Rp11,25 triliun.
Sementara bantuan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah diperpanjang sampai Juni 2024, dari awalnya hanya sampai Maret.
Selain itu, Sri Mulyani ingin warga tak mampu mengetahui sumber dana bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintah.
Mengenai kucuran dana bansos tersebut, ia pun ingin rakyat tahu dari sumber anggarannya berasal dari APBN. Sehingga bisa rakyat mengawasi penggunaan uang negara. Dengan begitu, kata dia, akuntabilitas pengelolaan uang negara juga akan tercipta.
“Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis 01 Februari 2024.
Sri Mulyani juga membantah anggapan bahwa negara dengan bansosnya hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ia beralasan bahwa pemerintah membuka banyak keran untuk membantu rakyat.
Mengenai pemasukan negara, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” jelasnya.
“Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret, apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” ungkapnya.
