Baginya hal yang paling mencolok ialah saat ini Pemko Tanjungpinang tidak memiliki sistem terpadu menangani pasien COVID-19. Hal itu menyebabkan sejumlah masyarakat kesulitan dalam mencari bantuan kesehatan seperti ambulans.
“Tak ada sistem terpadu. Artinya saya hanya tinggal menghubungi satu nomor. Nomor itu yang akan menunjukkan saya rumah sakit yang kosong atau membantu mencari ambulans,” ujarnya lagi.
“Harapannya ini semua bisa jadi introspeksi. Agar kedepannya lebih siap lagi,” tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kepri lainnya, Lis Darmansyah mengaku enggan mengomentari kinerja Wali Kota Tanjungpinang. Ia khawatir komentarnya akan dikaitkan dengan hal-hal politik.
Akan tetapi, anggota Komisi III DPRD Kepri itu menyarankan agar Wali Kota Rahma dapat melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Khususnya pada masa pandemi COVID-19 saat ini yang turut berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat.
“Yang harus dipikirkan ialah menggerakkan sektor ekonomi Tanjungpinang,” kata Lis di Kantor DPRD Kepri, Selasa (14/09).
Menurutnya, bantuan serta stimulus kepada masyarakat harus menjadi prioritas.
“Dengan demikian, masyarakat terus bertahan pada masa pandemi COVID-19,” tegasnya. (*)
Pewarta: Muhammad Chairuddin
Redaktur: Muhammad Bunga Ashab
