KARIMUN – Musim pemilu biasanya jadi ajang untuk mendulang keuntungan bagi para pebisnis termasuk usaha percetakan baliho, spanduk dan sejenisnya. Meski begitu, tak jarang usaha percetakan juga menanggung beban kerugian yang tidak sedikit lantaran diutangi para politikus.
“Belum ada yang betul-betul mesan. Ada yang nanya, tapi belum jelas pembayaran, jadi kami belum cetak,” ujar Putra, seorang karyawan sebuah percetakan di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri).
Untuk mengantisipasi itu, Putra melanjutkan, para pemesan seperti bakal calon legislatif (bacaleg) kini harus bayar di muka.
“Sekarang harus bayar awal. Karena dulu pernah terjadi, mereka yang pesan tidak komitmen untuk membayar. Ada yang bayar tapi angsur-angsur. Jadinya kita yang rugi,” kata Putra, Selasa (31/10).
Memasuki musim pemilu, pelaku usaha percetakan biasanya akan meraup untung dari beberapa pesanan seperti spanduk, kalender, selebaran, kartu nama, serta Alat Peraga Kampanye (APK) lainnya dengan jumlah yang banyak.
Baca juga: Update Pemilu 2024 – Bawaslu Karimun Juga Awasi Media Sosial
Namun dibalik banyaknya pesanan itu, ada juga yang berpotensi gagal bayar. Akibatnya, bukannya untung tapi pengusaha percetakan malah rugi besar.
Oleh karena itu, usaha percetakan mulai mengambil langkah agar tidak mengalami hal yang sama lagi di Pemilu ini.
Hingga saat ini Putra mengaku belum ada peserta pemilu, yang benar-benar memesan APK di percetakan tempatnya bekerja.
Putra menyebutkan, untuk APK seperti spanduk percetakannya meletakan harga Rp30 ribu hingga 40 ribu per meternya.
“Kalau ambil banyak seperti 80 meter bisa dikurangkan lagi. Dengan catatan harus bayar kes,” ucapnya.
Pada pemilu sebelum-sebelumnya, Putra juga mencetak berbagai APK baik pesanan partai politik ataupun perorangan peserta pemilu.
