TANJUNGPINANG – Sejumlah catatan atau pekerjaan rumah (PR) melekat pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) pada lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Syahrul-Rahma-Endang.
Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fathir menyampaikan hal itu dalam program U-Talk Ulasan Network bertajuk “Rapor Pemkot Tanjungpinang dari Legislator”.
Namun, ia tak menafikan adanya sejumlah program dari visi dan misi Wali Kota Tanjungpinang dan wakilnya yang terealiasasi.
“Sebelumnya akhir masa jabatan, beberapa visi misi ada yang terealisasi seperti seragam gratis dan quran center, hingga renovasi kelurahan,” katanya.
Sedangkan perihal PR atau minusnya Pemkot Tanjungpinang ia lihat dari capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sakitnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga tidak efisiennya anggaran dan kehadiran pasar Puan Ramah.
Untuk diketahui, kepemimpinan Pemkot Tanjungpinang diawali terpilihnya Syahrul-Rahma sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang. Namun pada 28 April 2020 silam, Syahrul meninggal dunia.
Sehingga tampuk kepemimpinan beralih ke Rahma, menjalankan roda pemerintahan. Pada tahun 2021 lalu, Endang Abdullah terpilih sebagai Wakil Wali Kota sisa masa jabatan 2018-2023, dalam pemilihan oleh anggota DPRD Kota Tanjungpinang.
Nilai Merah RPJMD
Fathir menyebut, capaian RPJMD Kota Tanjungpinang merupakan salah satu dasara penilaian DPRD. Pasalnya rencana itu juga melalui persetujuan DPRD.
Menurutnya, hanya sekitar 60 persen rpjmd tanjungpinang yang tercapai. Terlebih kemarin sedang dalam masa pandemi COVID-19.
“Sesuai dengan RPJMD, bahwa baru sekitar 65 persen. saya menilai rapornya masih biasa-biasa saja. Tentu kita harus berdasarkan RPJMD,”ucapnya.
Fathir pun menyayangkan hal itu bisa terjadi. Padahal pada masa Pandemi kemarin Pemkot Tanjungpinang bisa saja melakukan penyesuaikan pada RPJMD-nya.
Dengan demikian, reliasasi program dan anggaran dapat menyesuakaikan dengan keadaan dan bisa berjalan dengan efektif.
“Kami sampaikan bahwa RPJMD tidak terpakai karena pandemi COVID-19. Kami sayangkan sewaktu COVID-19 RPJMD itu tidak diubah oleh wali kota sehingga jadi rapor buruk bagi RPJMD itu sendiri. Secara RPJMD saya sampaikan rapornya merah,” tutur Fathir.
Merespon hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat justru mengklaim, capaian RPJMD Tanjungpinang mencapai 80 persen.
“Kami tidak mau berasumsi. Tapi menggunakan data. Salah satunya nilai dari Pemprov Kepri. Dari potretnya, capaian kita di angka 80 persen. artinya kondisinya cukup baik,” ucap Zulhidayat.
Bahkan, poin indikator daya saing daerah bisa mencapai 100 persen. Akan tetapi memang masih ada beberapa indkator yang harus Pemkot Tanjungpinang opptimalkan.
Ia mengakui, reliasasi RPJMD Tanjungpinang memang sempat terkendala karena COVID-19. Maka Pemkot Tanjungpinang harus bisa menyusun skala prioritas kala itu.
“Contoh kita harus bangun 9 kantor lurah pada waktu itu. Tapi kita tentu perlu fokus untuk hal yang lebih penting. Sehingga pembangunan itu hanya bisa kita lakukan 1 kelurahan,” ucap mantan Kepala Dinas PUPR Tanjungpinang itu.
“Yang Pak Fathir sampaikan, target kinerja kita harus ada pintu untuk mengoreksi. Pintu untuk mengoreksi itu pada 2 tahun setengah. Pintu itu yang belum terlalu kita optimalkan,” tambahnya.
PAD Rendah
Novaliandri Fathir melanjutkan, PR Pemkot Tanjungpinang berikutnya ialah perihal PAD yang masih rendah. Padahal Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepri.
Hal itu membuat Kota Tanjungpinang masih bergantung pada dana alokasi dari pemerintah pusat.
“Pada rapat rakor bersama Mendagri di Batam, di Kepri ini hanya dua yang tidak bergantung pada alokasi pusat yakni Pemprov Kepri dan Batam,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ke depannya Kota Tanjungpinang harus memiliki pemimpin dengan visi dan misi yang memuat peningkatan PAD.
“Kepala daerah harus memiliki visi dan misi untuk meingkatkan PAD. Kepala daerah memiliki PR yang berat agar bagaimana tidak terghantung pada dana alokasi dari pusat,” lanjut Politsi Golkar itu.
Perihal PAD, Zulhidayat juga mengakui pentingnya pendapatan tersebut untuk peningkatan ekonomi daerah. Oleh karena itu pihaknya pun masih mencoba mencari solusi untuk peningkatan PAD Tanjungpinang ke depannya.
“Itu (PAD) akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi kita. Maka kita harus dorong bagaimana ekonomi bergerak dengan kekuatan kita di pariwisata,” tuturnya.
Selain itu, Pemkot Tanjungpinang juga sedang melakukan sejumlah terobosan untuk meningkatkan PAD. Misalnya saja dengan pemasangan Tapping Box di setiap restoran untuk merekam data transaksi, dan penataan secara geografis pada sektor PBB dan BPHTB.
Kemudian ada juga e-parkir untuk memastikan retribusi parkir tercatat dan masuk ke kas daerah.
“Tahun 2023 target PAD kita RP100 miliar. Sampai saat ini sudah RP80 menuju 90 miliar. Kita optimis bisa mencapai target,” katanya lagi.
