JAKARTA – Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta dijaga ribuan aparat gabungan dan dipasangi barier beton dan kawat berduri untuk mengamankan demo besar-besaran menolak pengesahan RUU Pilkada hari ini, Kamis 22 Agustus 2024.
Demo gerakan ‘peringatan darurat Indonesia’ itu, sebagai respons manuver DPR yang mengabaikan putusan MK tentang pencalonan kepala daerah maju di Pilkada.
Sementara itu, lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto hingga menuju DPR masih lancar dan belum ada pengalihan arus. Hingga berita ini ditulis, belum terlihat ada massa demo yang berdatangan.
Sejumlah elemen masyarakat sipil akan menggelar demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.
Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan ‘peringatan darurat Indonesia’ yang digelar sejumlah elemen masyarakat sipil menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta hari ini, Kamis (22/8).
“Di DPR 2.013 personel,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengutip cnnIndonesia.
Selain itu, kata Kombes Susatyo, pihaknya juga menyiapkan personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di sekitar Patung Kuda.
“Di Patung Kuda. 1.273(personel,” sambung Susatyo,
Sementara itu, terkait rekayasa lalu lintas di sekitar dua lokasi aksi demo itu bersifat situasional. Artinya tergantung situasi dan kondisi di lapangan.
Rekayasa lalin situasional,” ucap Susatyo.
Ribuan orang diprediksi turun ke jalan di Jakarta dan daerah lain. Mereka terdiri dari massa buruh, petani, nelayan, mahasiswa hingga masyarakat sipil.
Sekjen Partai Buruh, Ferri Nuzarli mengatakan, pihaknya mendesak DPR tidak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MA) terkait syarat pencalonan kepala daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada.
Ferri memprediksi, akan ada 5 ribu orang akan hadir dalam unjuk rasa tersebut dari Jabodetabek. Mereka terdiri dari para buruh, petani hingga nelayan.
Dia juga mengultimatum DPR, agar tidak melawan putusan MK melalui pengesahan RUU Pilkada dalam rapat paripurna.
Ia menyebutkan, Partai Buruh siap berperang jika DPR mengambil langkah yang berlawanan dengan putusan MK.
