Sebelumnya tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kepri, telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan dokumen pendukung Aksi Konvergensi 1 sampai aksi 8 dan dokumen Praktik Baik (Best Practice) terkait pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting di Kota Batam tahun 2021 pada tanggal 29 sampai dengan 30 Juni 2022.
“Adapun proses penilaian meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitive untuk mencegah penurunan stunting,” jelas Amsakar.
Amsakar mengungkapkan, pencegahan kasus stunting dari tahun ke tahun semakin baik. Sebut saja pada tahun 2020 prevelensi stunting di Batam sebesar 7,21 persen turun menjadi 6,02 persen di tahun 2021, dan di bulan februari tahun 2022 turun menjadi 3,38 persen. Tak ayal, pemerintah pusat melalui Bappenas menunjuk Kota Batam sebagai percontohan penanganan Stunting.
“Bahkan, Batam telah membentuk kader pendamping keluarga yang berjumlah 1.632 orang. Jumlah ini terbagi dalam 544 tim,” ujarnya.
Kerja pencegahan stunting juga didukung kader posyandu yang berjumlah 3.640 orang. Tentu saja, Pemko Batam termasuk mengerahkan OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas CKTR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan serta Bapelitbang Daerah untuk bersama mencegah stunting.
Seperti yang ia sebutkan diawal, setiap program kemasyarakatan, termasuk pencegahan stunting, perlu kolektivitas semua pihak. Ia berharap ke depan hal ini tetap terjaga bahkan semakin ditingkatkan.
“Semoga sinergitas, kolaborasi, kerja sama dan kebersamaan semua pihak terus tumbuh dengan baik. Dalam hal stunting, sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat tahun 2024. Ini semua demi kemajuan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik kedepannya,” tutupnya. (*)
