JAKARTA – Kementerian BUMN akhirnya angkat bicara, terkait kabar mengejutkan Indonesia dituding menjual senjata secara ilegal ke militer Myanmar.
Tudingan penjualan senjata ilegal ke Myanmar itu menyasar kepada tiga perusahaan BUMN bidang pertahanan yaitu PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Menteri BUMN Erick Thohir, yakni Arya Sinulingga membantah adanya praktik ilegal tersebut.
Arya menyebutkan, pihaknya sudah mengonfirmasi PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia soal dugaan praktik jual beli senjata ilegal ke militer Myanmar.
“Kami sudah mengkonfimasi ke 3 BUMN tersebut, mereka tidak ada menjual senjata ke Myanmar,” ujar Arya, Jumat (6/10/2023) dikutip dari tvonenews.
Sebelumnya, tudingan dugaan praktik jual beli senjata oleh tiga BUMN Indonesia itu muncul dari data yang disampaikan Masyarakat sipil The Chin Human Rights Organisation (CHRO), Myanmar Accountability Project (MAP), dan Marzuki Darusman, selaku mantan jaksa agung Indonesia yang pernah menjadi Ketua TPF PBB untuk pelanggaran HAM di Myanmar.
Baca juga: Marzuki Darusman Minta Scandal Jual Senjata Ilegal Tiga BUMN ke Myanmar Diusut
Ketiganya menyebut, ada keterlibatan perusahaan BUMN dalam memasok senjata ke militer Myanmar. Informasi itu dihimpun dari investigasi terbuka, dan dokumen-dokumen yang bocor.
Praktik ilegal ini diduga telah berlangsung selama satu dekade terakhir, termasuk setelah percobaan kudeta pada Februari 2021.
“Investigasi kami telah menemukan bukti-bukti memberatkan yang menunjukkan adanya standar ganda yang mengejutkan,” kata Chris Gunness selaku Direktur MAP melalui keterangan pers, Selasa (3/10/2023).
Mantan jaksa agung Indonesia yang pernah menjadi Ketua TPF PBB untuk pelanggaran HAM di Myanmar, Marzuki Darusman, meminta pihak terkait usut scandal dugaan penjualan senjata oleh tiga perusahaan pertahanan BUMN nasional kepada Myanmar.
Lantas Marzuki Darusman meminta pihak terkait, untuk menyelidiki kasus tersebut lantaran ketiga perusahaan itu berada dibawah kendali langsung Pemerintah Indonesia, serta tunduk pada pengawasan dan persetujuan pemerintah.
